Boyolali Susun RKPD 2023, Ada 8 Prioritas Dukung Berbagai Sektor

Solopos.com, BOYOLALI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Boyolali 2023 dibuka pada Selasa (29/3/2022), di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali.

Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RKPD tersebut merupakan penjabaran kebijakan dari RPJM Daerah dengan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Memperhatikan tujuan sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk mencapai visi misi kabupaten Boyolali 2021-2026. Adapun arah kebijakan Kabupaten Boyolali tahun 2023 adalah Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, Ikonik, Mandiri, Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan, saat membuka Musrenbang Penyusunan RKPD Boyolali 2023, Selasa.

Baca juga: Detik-Detik Warung di Ampel Boyolali Tertimpa Tiang Listrik Saat Hujan

Diketahui, terdapat delapan prioritas Kabupaten Boyolali tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung berbagai sektor. Yakni peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antarkecamatan, peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan, dan promosi Boyolali Kaya Rasa.

Selain itu, ada pula revitalisasi infrastruktur perdagangan, penataan wilayah, pembangunan RTLH, penguatan literasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur ikonik berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, prototipe pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga.

Sebagai tambahan informasi, di tahun 2021 target RPJMD 2016- 2021 penanganan kumuh seluas 2,75 hektare dan luasan kumuh yang telah ditangani sampai tahun 2021 seluas 58,29 hektare. Sehingga kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 dan 2021 kini tinggal 87,85 hektare atau 0,0087 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Boyolali yaitu 101.510 hektare.

Baca juga: BPJS Bakal Jadi Syarat Urus SIM-STNK, Reaksi Wong Boyolali Mengejutkan

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Marsono, berharap melalui agenda Musrenbang Kabupaten Boyolali ini dapat mempergunakan kesempatan untuk mengkomunikasikan perencanaan sehingga dalam pengaplikasiannya betul betul menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali.

“Serta dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi kabupaten boyolali untuk lima tahun ke depan. Yang pada akhirnya dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali,” kata Marsono seperti dikutip dari laman boyolali.go.id, Rabu (30/3/2022).