SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok. SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Rencana pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai mengancam tabungan para buruh yang selama ini dikelola Jamsostek.
Terkait itulah, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo dan Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (SPSI) Solo menolak rencana pembentukan BPJS sebagai satu-satunya lembaga pengelola jaminan sosial.
Ketua SPN, Hudi Wasisto menjelaskan, pembentukan BPJS akan berpotensi memberangus tabungan hari tua para buruh, PNS, serta TNI/ Polri. Pihaknya sepakat menolak rencana pemerintah yang akan membentuk BPJS sebagai satu-satunya lembaga pengelola jaminan sosial.
“Kalau digabung, akan bikin masalah. Kami sepakat menolaknya,” kata Hudi kepada Espos, Kamis (21/7/2011).
Menurutnya, selama ini para buruh telah membayar premi kepada pengelola jaminan sosial tiap bulan. Jika premi yang menjadi tabungan hari tua itu tiba-tiba dikelola BPJS, pihaknya mempertanyakan kelanjutan tabungan para buruh itu.
Senada dengan Ketua SPSI, Purwanto yang juga menolak pembentukan BPJS. Pembentukan lembaga tersebut dinilai adalah bentuk lain bisnis dengan memakai uang kaum buruh. “Kami sepakat menolak rencana pembentukan BPJS. Sebab ini sangat membahayakan kaum buruh,” terangnya.
Sementara itu, dalam waktu dekat ini Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Solo akan kembali menggelar aksi penolakan pembentukan BPJS. Sebab, hal itu telah melenceng dari amanat UUD 1945. “Kami akan melakukan aksi lagi dalam waktu dekat,” kata aktivis DKR Solo, Eko.
Sebelumnya, Ketua DKR Solo, Sriatun menegaksan bahwa jaminan sosial yang ada saat ini telah menjadi ajang bisnis murni lantaran memungut iuran wajib dari pekerja, PNS, dan TNI/ Polri kepada negara.
(asa)
