SOLOPOS.COM - Pemimpin Redaksi Solopos, Suwarmin (paling kanan), Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional VI BPJS Kesehatan, Wahyu Giyanto (tengah), dan Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat, Octo Lampito, menyampaikan pandangan pada Peran Media Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Swiss Belinn Saripetojo Hotel Solo, Jumat (28/10/2016). (Shoqib Angriawan/JIBI/Solopos)
BPJS Kesehatan menyebarka kader untuk mengajak masyarakat menjadi peserta JKN mandiri.
Solopos.com, SOLO — Sebanyak 164 kader Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir 2016.
Kepala Divisi Regional VI BPJS Kesehatan Jateng DIY, Aris Jatmiko, mengakui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai saat ini masih menemui kendala. Sampai 1 Oktober 2016, kepersertaan BPJS Kesehatan di Jateng & DIY tercatat 25.077.000 jiwa. Jumlah tersebut telah mampu mengkaver 70% dari total penduduk 35.840.148 jiwa.
Dari jumlah itu, kepesertaan JKN di Jateng baru mencapai 69% atau 22.401.449 jiwa dari total penduduk 32.382.657 jiwa. Sedangkan, kepesertaan di DIY lebih tinggi dengan mencapai 77% atau 2.676.359 jiwa dari total penduduk 3.457.491 jiwa. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menyebar 164 kader ke Jateng dan DIY untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat.
“Dalam rangka memperluas kepesertaan, kami mencoba pilot proyek JKN yang menggandeng masyarakat yang berkenan menjadi kader JKN. Nantinya kader ini bertugas mengajak masyarakat menjadi peserta JKN mandiri,” paparnya saat menggelar pertemuan dengan media massa di Swiss Belinn Saripetojo Hotel Solo, Jumat (28/10/2016).
Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional VI BPJS Kesehatan, Wahyu Giyanto, menuturkan kader tersebut juga diharapkan bisa menekan angka tunggakan di tingkat peserta mandiri.
“Selain mensosialisasikan program JKN KIS, kader ini juga diharapkan bisa meningkatkan kolektabilitas peserta. Kami harapkan angka kolektabilitas terutama PBPU bisa sekitar 75 persen,” kata dia.
Data yang dihimpun Espos, dari total tagihan sekitar Rp2,4 triliun, realisasi pembayaran masih mencapai Rp2,1 triliun atau sekitar 87%.
Dalam kesempatan itu, Pemimpin Redaksi Solopos, Suwarmin, sempat memberikan pandangan terhadap BPJS. BPJS Kesehatan dinilai memiliki keunggulan dibandingkan asuransi swasta lain. Hal ini karena murah, persyaratan yang mudah, dan mampu mengkaver semua jenis penyakit.
Namun demikian, fakta dilapangan masih ada temuan yang memberatkan peserta. “Faktanya tidak semua penyakit dilayani. Ada dokter faskes yang kurang antusias melayani pasien BPJS. Selain itu rujuan berjenjang juga dianggap masyarakat berbelit-belit,” katanya.