BPNT Disalurkan Tunai, Nasib E-Warong Tak Jelas

Solopos.com, KARANGANYAR — Bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk sembako mulai tahun ini berubah bentuk. Bantuan kini disalurkan dalam bentuk tunai via PT Pos Indonesia.

Inkonsistensi pemerintah ini berdampak pada eksistensi e-warong yang sebelumnya dijadikan sebagai mitra penyalur BPNT saat masih berbentuk sembako. Jika BPNT disalurkan secara tunai untuk seterusnya, bagaimana dengan nasib e-warong?

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karangangar belum bisa memastikan nasib e-warong. Dinsos masih menunggu instruksi resmi Presiden Joko Widodo terkait nasib warung elektronik gotong royong (e-Warong) ini.

Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto, mengatakan penyaluran BPNT sebelumnya diberikan dalam bentuk paket kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Keluarga penerima manfaat (KPM) akan menebus bantuan melalui e-warong yang ditunjuk pemerintah. Bantuan sembako diterima senilai Rp200.000 per bulan.

Baca Juga: Diganti Uang, Bansos Sembako di Wonogiri Dibagi 4 Tahap

Bantuan sosial BPNT selama ini disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19. BPNT dapat dicairkan dengan datang ke agen e-Warong terdekat dengan membawa kartu sembako.

“Sekarang bantuan disalurkan secara tunai Rp200.000 per bulan. Prosesnya bantuan disalurkan melalui PT Pos yang dibagikan untuk tiga bulan yaitu Januari, Februari dan Maret,” kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Minggu (6/3/2022).

Dia mengatakan perubahan penyaluran bantuan sosial dari berupa sembako ke tunai ini sesuai dengan Instruksi Presiden Jokowi. Pemkab Karanganyar masih menunggu keputusan lanjutan apakah bantuan tersebut akan diberikan secara tunai untuk seterusnua atau kembali ke sembako lagi.

Baca Juga: Komisi VIII DPR Temukan Masalah dalam Penyaluran BPNT Di Karanganyar

“Kami masih menunggu instruksi lanjutan untuk penyaluran bansos triwulan kedua nanti apakah ini [bantuan tunai] permanen atau tidak. Jadi belum tahu nasibnya e-warong,” katanya.

Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Dinsos, Gunarto, mengatakan ada sebanyak 67.173 KPM di Karanganyar yang menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19. Data peneriman bansos terus berubah sesuai hasil verifikasi faktual yang dilakukan.

“Data selalu berubah karena terus dilakukan verifikasi,” katanya.

Pihaknya mengimbau agar bantuan tersebut dibelanjakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Bantuan bisa dibelanjakan untuk membeli sembako, seperti beras, daging, telor, buah-buahan dan lainnya.

Sediakan Beragam Layanan

Mengutip indonesiabaik.id, warung elekronik gotong royong (e-warong) menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non-tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, kemudahan kontrol serta tepat sasaran, waktu dan jumlah.

Tidak hanya sebagai tempat membeli kebutuhan bahan pokok, e-warong juga berfungsi sebagai mini Automatic Teller Macine (ATM) yang melayani pencairan bantuan sosial, belanja non-tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telepon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa. Bahkan gas elpiji tabung ukuran 3 kilogram hanya bisa diperoleh di e-warong. ATM yang digunakan adalah kartu yang bernama Combo.

Baca Juga: Bansos Sembako di Wonogiri Diganti Uang, Ini Plus dan Minusnya

Di awal program, Kementerian Sosial (Kemsos) menargetkan 74 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan. Dalam pengelolaannya, Kementerian Sosial menunjuk Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Skema ini diharapkan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan daerah. Pada akhir tahun 2017, ditargetkan tiga juta warga yang tercatat sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) – (Program Keluarga Harapan) PKH di 98 kota dan 200 kabupaten dapat menikmati akses ini.