Solopos.com, WONOGIRI — Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri menjamin kerahasiaan data penduduk yang menjadi responden dalam pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 pada 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022.
Regsosek mendata seluruh penduduk untuk membangun basis data secara menyeluruh terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Ketua BPS Wonogiri, Heru Prasetyo, mengatakan dalam menjalan kegiatan, BPS berpegang pada tiga prinsip utama yaitu menjaga kerahasiaan data, tidak memiliki kepentingan lain selain pengumpulan data, dan pengumpulan data tidak terkait dengan pajak.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Semua petugas BPS sudah dibekali dan paham terkait hal tersebut sehingga BPS bisa menjamin kerahasiaan data masing-masing individu penduduk yang menjadi responden. “Data individu tidak boleh diberikan atau dibocorkan kepada siapapun. Petugas kami sudah paham itu. Petugas BPS sudah dibekali dengan pemahaman itu,” kata Heru saat diwawancarai Solopos.com selepas Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Wonogiri Pendataan Awal Regsosek 2022 di Ruang Girimanik, Sekretariat Daerah Wonogiri, Kamis (13/10/2022).
BPS Wonogiri tidak punya hak menyebarkan data regsosek kepada siapapun kecuali pemerintah yang memiliki kegiatannya tersebut. Data tersebut akan digunakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Adapun BPS hanya berperan sebagai pengumpul dan pengolah data.
Baca Juga: 360.000 Keluarga di Wonogiri bakal Jadi Responden Regsosek 2022
Dalam pendataan regsosek tersebut, semua penduduk dan keluarga akan didata tanpa kecuali. Hasil dari pendataan itu sampai ke tingkat terkecil, yaitu individu. Bahkan, nanti akan ada pemeringkatan tingkat kesejahteraan dalam satu rukun tetangga (RT).
“Jadi memang sampai seperti itu, nanti kita bisa tahu, urutan kesejahteraan keluarga sampai di tingkat RT. Tapi nanti yang menerbitkan bukan kami, melainkan pemerintah, dalam hal ini Bappenas [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional],” ujar dia.
Heru melanjutkan, ada enam variabel dengan 83 indikator data yang akan dikumpulkan dari responden. Enam variabel itu yakni kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Simpang Siur Data Produksi Kopi di Wonogiri, Pemkab Diminta Evaluasi Pendataan
Adapun cara pengumpulan data regsosek ini melalui paper and pencil interview serta dilengkapi dengan geotagging setiap responden. Bagi responden yang diduga atau dinilai miskin, maka akan disertai foto. “Janji kami kepada pemerintah, hasil pendataan regsoses ini bisa dimanfaatkan pada semester dua 2023 mendatang,” ucap dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daera dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Wonogiri, Heru Utomo, mengatakan basis data regsosek diharap mampu membantu Pemkab Wonogiri dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan.
Menurut dia, sekarang ini, Pemkab Wonogiri cukup kesulitan dalam melaksanakan program perlindungan sosial. Sebab, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada saat ini agak rancu. Sementara, pemanfaatan data regsosek baru bisa digunakan Pemkab Wonogiri pada semester dua 2023.
Baca Juga: Pengumuman! 1.807 Orang Lolos Seleksi Petugas Survei Sosial Ekonomi Boyolali
“Misalnya, sekarang relawan Covid-19 itu harus masuk DTKS, ini kan cukup membuat kami kesulitan menjalankan program. Nanti semoga, data regsosek itu bisa kami manfaatkan. Tidak hanya untuk perlindungan sosial yang dikerjakan Dinas Sosial, tapi juga sektor lain bisa menggunakan data itu,” kata Heru Utomo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
