SOLOPOS.COM - Budi Suharto (dok/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diminta bersabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan menghentikan semua kegiatan operasionalnya. Pemkot Solo akan mengupayakan dana operasional lembaga itu bisa cair.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat diwawancarai wartawan di balaikota, Rabu (6/6/2012). Dikatakan Budi, BPSK merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, tidak bisa begitu saja membubarkan diri.
“Masalahnya kan anggaran mereka tak bisa cair karena masuk kategori hibah. Masih ada jalan lain. Kami akan upayakan di APBD Perubahan nanti agar dana itu bisa dipindah ke pos lain, yakni masuk belanja langsung di Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan-red) supaya bisa cair,” jelas Budi.
Dalam APBD 2012, anggaran untuk operasional BPSK masuk nomenklatur hibah. Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dana hibah tidak bisa diberikan kepada lembaga yang dikelola unsur pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS).
Ketua BPSK Solo, Sri Wahyuni yang berstatus PNS saat ini memang sudah mundur dan digantikan oleh Bambang Ari Wibowo. Namun penggantian itu, menurut keterangan yang diperoleh Solopos.com dianggap belum resmi karena belum ada pengesahan dan pelantikan oleh kementerian terkait.
Budi menambahkan, kalaupun tidak sabar menunggu APBD Perubahan, dengan alasan situasi mendesak, pencairan dana itu bisa diajukan menggunakan mekanisme mendahului anggaran. Dengan catatan, saat pembahasan APBD Perubahan dana itu dipindahkan ke pos belanja langsung Disperindag dan nilainya tetap.
Pernyataan hampir senada diungkapkan Walikota Solo, Joko Widodo. Diwawancarai di kantornya, Rabu, jika para anggota BPSK memang memiliki semangat untuk membantu konsumen, mestinya masalah anggaran tak menjadikan mereka mundur. Kendati demikian, saat ditanya solusi apa yang ditawarkannya agar BPSK bisa terus melajutkan kegiatan operasionalnya, Jokowi belum bisa memberi jawaban.