Solopos.com, SRAGEN — Sebagian warga Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Sragen harus gigit jari. Harapan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) setelah puluhan tahun menjadi pegawai honorer di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran tak kunjung terpenuhi.
Kini, nasib mereka bakal semakin tidak menentu setelah BPSMP Sangiran berencana menerapkan sistem outsourcing untuk sejumlah pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh tenaga honorer. Sistem outsourcing itu rencananya diterapkan pada awal triwulan kedua 2023.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Kekecewaan itu salah satunya disampaikan oleh salah satu ayah dari tenaga honorer di BPSMP Sangiran, yakni Subur. Ia mengatakan sejak 15 tahun anaknya bekerja di sana sebagai tenaga honorer, namun tidak juga diangkat sebagai P3K ataupun PNS. Gaji lulusan sarjana pun sama dengan yang lain, sebatas upah minimum kabupaten (UMK) Sragen, sebesar Rp1,8 juta hingga Rp2 juta.
Ia merasa sebagai warga lokal anaknya kurang mendapat perhatian, padahal telah berperan banyak dan ikut serta dalam penelitian.
Hal senada disampaikan, Warsono. Anaknya yang bekerja puluhan tahun sebagai tenaga honorer di BPSMP Sangiran pun bernasib sama.
“Museum ini padahal kan sudah termasuk level dunia, semua pegawai terutama warga Sangiran sendiri mbok ya ada perhatikan, segera ada status. Walaupun enggak pegawai negeri, tapi bisa dengan PPPK,” terang Warsono.
Ia menguraikan warga lokal yang bekerja sebagai tenaga honorer di BPSMP Sangiran kurang lebih sebanyak 40-an orang.
Warga lainnya, Darmadi, mengaku ia bisa merasakan betapa prihatinnya nasib masyarakat lokal di sekitar situs Sangiran yang hanya dipekerjakan sebagai tenaga kontrak. Tiap tahun kontrak mereka habis dan harus diperpanjang untuk bisa bekerja.
“Pengelolaan katanya bakal masuk ke BOB [Badan Otorita Borobudur]. Katanya bakal masuk museum nasional. Terus bakal ada sistem outsourcing. Saya melihat di departemen lain kok mudah, kenapa di sini jadi sulit,” terang Darmadi.
Pria yang bekerja sebagai pemandu wisata ini menguraikan dengan sistem outsourcing tentu bakal semakin merugikan warga. Yang tidak sesuai kebutuhan meski telah bekerja puluhan tahun sebagai tenaga honorer bisa dibuang.
Ia berharap putra daerah yang menjadi tenaga honorer bisa lebih diperhatikan nasibnya. Karena mereka adalahw arga asli yang memiliki situs Sangiran.
“Pemerintah dalam mengambil kebijakan itu seharusnya berimbang. Pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak rugi,” ujarnya.
Outsourcing Mulai April
Kepala Balai BPSMP Sangiran, Iskandar Mulia Siregar, mengatakan di saat instansi pemerintah lain membuka perekrutan PPPPK, tapi tidak demikian di tempatnya.
“Ada [perekrutan PPPK], tapi tidak di sini [Museum Sangiran]. Ada di Banjarnegara, Solo, ada di beberapa tempat. Tapi di tempat ini, memang tidak ada. Karena memang yang menentukan dari Jakarta. Selama ini tidak ada kebijakan untuk penerimaan pegawai di sini,” terang Iskandar saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (11/1/2023).
Ia menguraikan saat ini kebutuhan akan aparatur sipil negara (ASN) di BPSMP Sangiran masih menyukupi, baik dari tenaga ahli atau yang lainnya. Saat ini ada 200-an tenaga honorer di BPSMP Sangiran. Sebagian besar mengisi posisi staf keamanan, kebersihan, dan sopir.
“Untuk tiga posisi itu harus nantinya dengan outsourcing [alih daya], tidak bisa PPPK atau pun PNS,” ujar Iskandar.
Pemberlakuaan sistem outsourcing tersebut rencananya diberlakukan mulai April 2023 nanti dan harus dilakukan dengan pihak ketiga. Tenaga honorer saat ini, kata Iskandar, tentu harus mengikuti sistem tersebut. Ia masih menunggu arahan dari pusat.
“Jadi sangat mungkin kami membutuhkan sesuai spesifikasi kami, bisa jadi mungkin dilihat oleh mereka [pihak ketiga]. Tapi nanti tergantung dari sana [pihak ketiga], siapa yang dipakai siapa yang tidak,” ujar Iskandar.
Pihaknya akan menyampaikan tenaga kerja yang dibutuhkan, misalnya merawat tanaman dan satpam yang punya sertifikat. Nanti pihak ketiga yang menyediakan tenaga yang dibutuhkan klien, dalam hal ini BPSMP Sangiran.
“Walaupun tentu, kami sangat berharap teman-teman [honorer] yang saat ini sudah bekerja dengan baik, bisa diakomodasi,” ujar Iskandar.
Pengalihan sistem kerja dari honorer ke outsourcing itu sejak dengan penataan organisasi yang tengah dilakukan BPSMP Sangiran. Mereka akan beralih dari satuan kerja mandiri menjadi bagian dari BLU [Badan Layanan Umum].
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
