SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SRAGEN — Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen menerima penghargaan juara I tingkat nasional untuk kelompok kabupaten sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Penghargaan diterima Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Kepala BPTPM Kabupaten Sragen, Tugiyono, menuturkan Sragen menerima penghargaan serupa kali ketiga sejak 2009.
BPTPM Sragen menjadi juara III tingkat nasional untuk kelompok kabupaten pada 2009. Selanjutnya Sragen menggondol juara I tingkat nasional pada 2012.
Lantas Sragen tidak diperkenankan ikut perlombaan itu pada 2011. Namun Sragen kembali diganjar penghargaan kali ketiga sebagai juara I tingkat nasional untuk kategori serupa pada 2012. Sragen berhasil mengalahkan 170 kabupaten lain yang mengikuti perlombaan. Posisi kedua ditempati Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada peringkat III. Penerima penghargaan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Tugiyono menceritakan penilaian dilakukan tim penilai dari Jakarta selama empat bulan ini. Tim penilai yang semua berasal dari Jakarta itu bukan sekadar menilik berkas administrasi BPTPM. Mereka juga menempatkan dua personel di kantor BPTPM selama dua pekan. Menurut Tugiyono, dua orang dari tim penilai itu mengamati sekaligus mencocokkan antara isi berkas administrasi dengan praktik sehari-hari selama di kantor BPTPM. Hasil dari tim survei lantas diverifikasi. Kemudian pihak BPTPM diundang untuk presentasi di Jakarta, Jumat (5/10/2012).
“Ada beberapa kriteria yang dinilai seperti sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi yang digunakan dan lain-lain. Apakah kami betul-betul sudah menggunakan sistem online atau belum. Selain itu, mereka juga melihat inovasi yang dilakukan BPTPM. Hal paling utama yang dilihat adalah komitmen pimpinan,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (15/11/2012).
Usai menerima penghargaan, Tugiyono menuturkan pantang berdiam diri. Dia mengatakan BPTPM tengah mengembangkan program tandatangan elektronik atau digital signature. Sebetulnya, program itu telah dilaksanakan selama dua bulan. Tandatangan elektronik dimaksudkan memudahkan petugas membereskan berkas pengajuan permohonan penanaman modal saat pimpinan BPTPM tak di tempat. Saat ini, BPTPM sudah mempraktikkan tandatangan digital hanya untuk perjanjian yang tidak memiliki risiko hukum. Ke depan, Tugiyono menjelaskan akan mengaplikasikan tandatangan elektronik pada 74 jenis izin lain yang dilayani BPTPM namun dengan risiko hukum tertentu. Hal itu akan dilakukan usai Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jakarta menyelesaikan kajian soal program itu.