SOLOPOS.COM - Batik Solo Trans (BST) Solo (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO—Sebanyak 10 unit bus Batik Solo Trans (BST) senilai Rp6 miliar segera dioperasikan pada sejumlah koridor yang sudah disiapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo mulai 2014. Rekanan pengadaan BST akan mengirim bus-bus itu pada akhir November ini.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi III DPRD Solo dengan Dishubkominfo Solo di ruang Badan Anggaran DPRD Solo, Rabu (20/11/2013). Pengadaan 10 unit BST itu menjadi sorotan serius para pimpinan dan anggota Komisi III karena nilai proyeknya cukup besar.
Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, dalam kesempatan itu menegaskan kepastian pengiriman BST pada akhir bulan ini setelah mengecek sendiri ke rekanan pengadaan barang.
“Kami sudah mengecek sendiri pekerjaan pengadaan bus BST. Desainnya memang berbeda dengan bus-bus pada umumnya. Saat ini, bus-bus itu tinggal pengecatan. Akhir November dipastikan dikirim,” tegas Yosca.
“Kami sudah mengecek sendiri pekerjaan pengadaan bus BST. Desainnya memang berbeda dengan bus-bus pada umumnya. Saat ini, bus-bus itu tinggal pengecatan. Akhir November dipastikan dikirim,” tegas Yosca.
Dalam rapat kerja itu, Yosca menerangkan persiapan operasional BST, baik dari sisi manajemen, penataan koridor sampai perjanjian kerja sama. Yosca menginginkan bentuk badan usaha lain dalam pengelolaan BST.
Dia tak memilih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai wadah pengelola BST, seperti yang dilakukan di beberapa kota. “Badan usaha yang saya maksud berupa konsorsium, yakni gabungan dari para pengusaha otobus. Nama konsorsium itu PT Batik Solo Transpor atau BST. Penetapan badan usaha ini sudah dilakukan lewat MoU [memorandum og understanding] dengan Wali Kota,” tandasnya.
“Tahun depan sudah siap dioperasikan. Pelat nomor setiap bus juga sudah siap. Penataan koridornya juga sudah dilaksanakan. Saya kira keberadaan BST di Solo tidak akan bermasalah seperti di kota-kota lain,” tambahnya.
Yosca juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BST beberapa tahun terakhir. Permintaan Wali Kota untuk menurunkan tarif BST dari Rp3.500/orang menjadi Rp1.500-Rp2.000/orang, kata dia, berdampak pada nilai sewa para PO. “Nilai sewa BST itu menjadi nol rupiah sebagai konsekuensi logis atas penerapan tarif itu,” akunya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, meminta bukti foto tentang hasil pekerjaan BST. Para wakil rakyat pun langsung ditunjukkan foto pekerjaan pengadaan bus itu lewat handphone (HP). Honda berharap keberadaan BST itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Solo.
Ketika mendengar nilai sewa BST nol rupiah, Honda pun seolah tak percaya. “Tidak ada sewa BST kok nol rupiah. Berapa pun nilainya, pasti ada sewanya. Ketika pemkot memberi keringanan, itu persoalan lain,” jelasnya.