Solopos.com, SRAGEN — Perum Bulog siap menyerap gabah kering panen (GKP) dari petani banyak 70% dari target yang dimintai Presiden Joko Widodo sebanyak 2,4 juta ton pada musim panen awal 2023 ini. Sebanyak 30% sisanya akan diserap Bulog pada musim gadu atau kemarau.
Bulog akan menyerap GKP petani sesuai harga pasar sampai Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Pernyataan itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, saat ditemui wartawan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Karangmalang, Kecamatan Masaran, Sragen, Sabtu (11/3/2023).
“Setiap panen, Bulog ada di sentra-sentra panen. Saya sudah lapor Presiden bahwa penyerapan gabah ke petani mengikuti harga pasar. Tidak mengikuti HPP sekarang. Kalau gabah dijual Rp5.700/kg maka dibeli. Kalau harganya Rp5.500.kg juga dibeli,” ujar Buwas, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan pembelian GKP disesuaikan dengan kemampuan Bulog sesuai dengan perintah Presiden. Dia menyebut stok beras cadangan nasional itu sampai Sabtu ini ada 340.000 ton. “Dengan penambahan-penambahan di setiap MRMP dengan kapasitas 120 ton per hari maka stok aman. Menjelang Lebaran pun aman,” ujarnya.
Saat ini kapasitas gudang Bulog mampu menampung 3,6 juta ton GKP. Tahun ini Bulog akan menyerah 2,4 juta ton GKP. “Nah, 70% dari 2,4 juta ton itu diserap saat panen raya Maret ini. Sekarang Bulog harus serap lebih dari 1,5 juta ton [tepatnya 1,68 juta ton]. Sisanya 30% diambil Bulog saat panen gadu,” kata Buwas.
Dengan penyerapan 2,4 juta ton GKP tersebut dipastikan Indonesia tidak perlu impor beras. Impor beras beberapa waktu lalu, menurut Buwas, karena produksi padi belum ada tetapi kebutuhannya tetap. Sekarang impor beras sudah dihentikan karena sudah ada panen.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengapresiasi Perum Bulog yang sudah melakukan transformasi Sehinga tidak ada lagi orang bilang beras Bulog jelek. “Ini apresiasi untuk Pak Buwas dengan 7 atau 10 MRMP itu yang pekerjaannya menyerap gabah petani padi,” katanya.
Arief mengatakan pihaknya segera menentukan HPP yang baik supaya petani senang hati. “Tadi sudah ada titipan [harga] dari KTNA [Kontak Tani Nelayan Andalan]. Itu benar, tetapi Presiden minta jaga harga di pedagang dan konsumen,” kata dia.
Dia menjelaskan usulan HPP dari petani Rp4.800/kg-Rp5.700/kg. Bapanas sudah memiliki HPP GKP, tinggal menunggu rapat koordinasi teknis untuk menghitung impak, inflasi, dan daya beli masyarakat. Dengan penentuan HPP ini, kata dia, jelas otomatis akan berpengaruh terhadap perusahaan beras.
Bapanas juga harus menjaga jangan sampai penggilingan padi besar menyerap semua GKP petani tetapi harga tidak terkontrol.
Jika harga GKP ditentukan Rp6.000-an/kg maka konsumen harus membeli beras dengan harga mahal. Presiden Jokowi menekankan harga beras harus wajar. Setelah kesepakatan harga batas atas itu dicabut, ujar Arief, harga GKP kembali naik sampai Rp5.800/kg.
“Harga tinggi itu betul menguntungkan petani, tetapi pedagang beras tidak bisa jual dengan harga Rp11.000/kg karena modalnya sudah di atas Rp6.000/kg. Maka itu yang dimaksud Bapak Presiden, biar harga itu wajar di setiap step,” ujarnya.
Arief sudah menghitung implikasi yang bisa timbul kalau harga GKP Rp5.000/kg. Kalau harga GKP tinggi, maka sebagian besar akan diserap oleh penggilingan padi besar, penggilingan padi kecil tutup.
“Saat harga GKP tinggi, ada 160.000 unit penggilingan padi tutup. Hal-hal seperti itu yang diurusi Bapanas,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
