Solopos.com, KARANGANYAR — Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar bersikap atas viralnya video Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Hari Purnomo, menjadi juru kampanye (jurkam) politikus Partai Golkar, Juliyatmono, yang juga Bupati Karanganyar.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, meminta pejabat bersangkutan diberikan sanksi disiplin PNS sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya seluruh aparatur sipil negara (ASN) secara tegas harus menjaga netralitasnya. “Saya minta Sekda selaku pembina PNS untuk menindaklajuti. Jangan dibiarkan saja, karena aturan sudah jelas harus menjaga netralitas,” kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Selasa (25/7/2023).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Bagus Selo meminta pejabat yang terlibat politik praktis harus diberikan sanksi, mulai dari teguran. Apabila nekat diberikan sanksi tegas sesuai aturan. Ia ini tidak ingin kondisi Karanganyar yang sudah tentram jelang Pemilu 2024 terganggu dengan kejadian seperti itu. “Yang seperti ini akan menjadikan suasana tidak kondusif,” kata politikus PDIP ini.
Sebelumnya Kepala Disparpora Karanganyar, Hari Purnomo, mengaku tak sadar saat menyampaikan pernyataan itu hingga viral di media sosial (Medsos). Dia pun membantah itu bentuk kampanye.
“Tidak ada kampanye. Hanya memohon doa restu. Kebetulan mewakili Bupati saja. Saya mungkin enggak sadar, saya enggak punya maksud kampanye,” kata Hari di Gedung Setda Karanganyar pada Selasa.
Hari mengaku saat itu mewakili Bupati Karanganyar. Juliyatmono, yang berhalangan hadir karena menyambut kedatangan jemaah haji yang tiba di Asrama Donohudan Boyolali. Apa yang disampaikannya saat itu, menurut dia, bukan sebagai bentuk kampanye dan berdalih belum masuk masa kampanye.
“Tidak ada maksud kampanye,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
