Bupati juga dapat Camry baru

Karanganyar (Espos)--Tak hanya pimpinan DPRD, Bupati Karanganyar Rina Iriani SR ternyata juga mendapatkan mobil dinas (Mobdin) baru merk Toyota Camry. Penyerahan kendaraan itu dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke 48, Kamis (3/6).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar itu mengatakan sebenarnya tidak menginginkan Mobdin baru. Namun dengan pertimbangan kendaraan lama sering bermasalah, Pemkab memutuskan membeli yang baru agar tidak menganggu kinerja.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Mobil ini adalah milik rakyat juga. Karena itu saya merasa malu kalau tidak bekerja dengan sebaik-sebaiknya. Kami sendiri sebenarnya ingin mempertahankan mobil yang lama, tetapi akibat sering mogok, akhirnya diputuskan diadakan yang baru,” ungkap Bupati ditemui setelah penyerahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono DS di kompleks Perkantoran Setda..

Proses serah terima sendiri dilaksanakan sesuai kegiatan apel pagi dan peringatan hari ulang tahun (HUT) Rina Iriani SR ke 48. Meski berstatus sebagai Bupati, Rina mengelar perayaan secara sederhana bersama pegawai di Kantor Setda, dihadiri Wakil Bupati dan Komandan Kodim 0727/Karanganyar.

Rina menegaskan, pengadaan Mobdin baru dianggarkan melalui APBD 2010 dan dilakukan sesuai prosedur. Namun dia tidak memberi penjelasan soal harga kendaraan dinas barunya. Dikemukakan, meski telah ada yang baru, Mobdin lama akan tetap diberdayakan untuk keperluan operasional.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto dan Tri Haryadi, telah lebih dulu menerima Mobdin baru guna menunjang pelaksanaan tugas mereka. Masing-masing mendapatkan Honda Accord dan Honda City, dengan nilai pembelian total mencapai Rp 650 juta.

Informasi yang dihimpun Espos menyebutkan, dana pengadaan Mobdin baru Bupati diambil dari pos anggaran Kantor Setda. Terkait harga, nilainya tak berbeda jauh dengan dua Mobdin Ketua dan Wakil Ketua DPRD. “Pengadaan bersaamaan, tapi milik Bupati melalui pos anggaran Setda dan Pimpinan DPRD di Setwan,” ujar Wakil Ketua DPRD, Rohadi Widodo, secara terpisah.

try