SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin (17/5/2021). (Semarangpos.com-Humas Pemprov Jateng)
Solopos.com, SEMARANG -- Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, angkat bicara terkait pro dan kontra surat edaran (SE) Bupati Karanganyar, Juliyatmono, terkait penggalangan dana bagi warga Palestina.
Menurut Ganjar, aksi penggalangan dana lebih bersifat sukarela atau tanpa paksaan. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan secara formal hingga menerbitkan SE yang bersifat resmi dari pengampu kebijakan.
"Akan lebih baik juga dikomunikasikan dengan ASN [aparatur sipil negara] dan masyarakat secara sukarela. Jangan sampai justru jadi temuan, semacam pungli [pungutan liar]," ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di kantornya, Kamis (20/5/2021).
Baca Juga: Bupati Karanganyar Terbitkan Surat Ajakan Galang Dana Untuk Palestina Kepada ASN
Baca Juga: Bupati Karanganyar Terbitkan Surat Ajakan Galang Dana Untuk Palestina Kepada ASN
Ganjar pun menyarankan kepada kepala daerah, terutama Bupati Karanganyar, untuk membuat kotak atau kaleng donasi untuk membantu warga Palestina. Kotak itu bisa disebar ke berbagai instansi untuk mengumpulkan dana. "Kalau sifatnya formal, lebih baik dipertimbangkan ulang," ujar Ganjar.
Ganjar juga menegaskan jika dirinya tidak akan menerbitkan SE untuk penggalangan dana Palestina. "Kalau saya enggak akan buat SE," tegasnya.
Surat bernomor No. 900/1833.1.2. yang ditandatangani Bupati Juliyatmono pada 17 Mei 2021 itu lantas menuai kontroversi. Banyak masyarakat yang merespons kebijakan itu dengan komentar pro dan kontra di media sosial.
Baca Juga: Surat Resmi Bupati Karanganyar Soal Bantuan Untuk Palestina Picu Pro-Kontra
"Bupati Karanganyar galang dana Palestina. Warganya yang miskin enggak bisa makan, enggak dipikirkan. Miris enggak sih," tulis seorang pengguna akun medsos di Instagram @karanganyarkab, seperti dikutip dari Solopos.com.
Kebijakan Bupati Karanganyar ini juga menuai kritik dari politikus PKB, Tony Hatmoko. Legislator Karanganyar itu menilai langkah Bupati menerbitkan surat resmi itu kurang tepat.
"Kalau ingin membantu mangga, sebagai sesama muslim, persaudaraan, empati, itu sah. Tetapi tidak perlu bikin surat resmi. Secara aturan ketatanegaraan tidak pas. Cukup imbauan. Kalau begini, pemerintah harus terbuka terkait nilai sumbangan dan akan disalurkan melalui siapa. Harus tepat sesuai misi yang dituju," tutur Tony.
Baca Juga: Ajakan Penggalangan Dana untuk Palestina Tuai Pro dan Kontra, Begini Tanggapan Bupati Karanganyar