SOLOPOS.COM - Budi Suharto (Dokumentasi)
SOLO—Bupati Klaten, Sunarna dan Walikota Solo, FX Hady Rudyatmo saling ancam terkait macetnya setoran retribusi PDAM Solo ke Pemkab Klaten.
Sebelumnya, Sunarna mengancam menghentikan pasokan air dari Mata Air Cokro ke PDAM Solo lantaran perusahaan tersebut menunggak retribusi selama sau tahun senilai hingga Rp4,1 miliar. Di bagian lain, Rudy giliran mengancam Sunarna bila ancaman Klaten direalisasikan, maka Bupati Klaten akan dimejahijaukan.
Menghadapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, meyakini kisruh pemanfaatan air Cokro Tulung berpangkal pada ketiadaan payung hukum yang jelas dalam penarikan sumbangan.
Sekda berharap Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Bupati Klaten, Sunarna, tidak terjebak dalam polemik yang kontraproduktif. “Tidak pada tempatnya antar daerah membuka front. Mediasi tetap solusi terbaik,” tandasnya.
Menurut Sekda, pihak terkait harus segera duduk bersama membahas aspek legal tersebut. “Kurang pas jika secara sepihak menetapkan sendiri. Perlu diperjelas dulu aspek hukumnya,” ujarnya saat ditemui di Balaikota, Jumat (7/12/2012).
Menurutnya, air termasuk dalam public goods atau barang yang dimanfaatkan secara umum. Artinya, tidak relevan jika Pemkab Klaten mematok nilai seenaknya sendiri.
Seperti diketahui, Pemkab mematok Rp2.250 per meter kubik air Cokro Tulung. “Jika PDAM harus membayar secara utuh nilai itu, bisa menaikkan harga jualnya pada pelanggan,” keluhnya.
Pihaknya menilai Badan Koordinasi Antar Daerah (BKAD) Soloraya memiliki posisi vital dalam mencari solusi terbaik. Sama halnya Pemprov Jawa Tengah, Sekda berharap BKAD proaktif memediasi PDAM Solo dan Pemkab Klaten ihwal besaran sumbangan yang ditentukan. “Kalau pasokan air di Solo benar-benar tersendat, implikasinya akan banyak.”
