SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (kemdiknas.go.id)
Solopos.com, SRAGEN — Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan bisa disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Alokasi PIP di Sragen pada 2023 diperkirakan masih sama dengan tahun lalu, yakni sebanyak 60.000 pelajar baik SD, SMP, dan SMA.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengungkapkan siswa yang menjadi sasaran PIP tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan karena sudah ditanggung pemerintah.
“Dengan PIP itu harapannya bisa mendongkrak angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Sragen dan bisa menurunkan angka kemiskinan. Kami berusaha supaya PIP bisa menyasar ke daerah yang masuk kemiskinan ekstrem,” ujar Yuni, sapaan Bupati Sragen, Selasa (14/2/2023).
Yuni menyebut jumlah warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem di Sragen mencapai 358.436 jiwa. Mereka tersebar di 45 desa di 15 kecamatan. Dia meminta PIP itu bisa diarahkan ke siswa-siswa di daerah kemiskinan ekstrem tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kalau ada bantuan PIP dipotong, maka yang memotong ini oknum. Kami mengimbau kepada para penerima PIP jangan mau mengeluarkan dana di luar ketentuan pajak yang sah. Kalau ada hal-hal seperti itu supaya dilaporkan ke Bupati,” jelasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, mengungkapkan jumlah kuota PIP untuk Sragen di 2023 ini mencapai 60.000 penerima untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota itu sama dengan 2022 yang cair dalam dua gelombang.
Sementara itu di 2022 dari kuota 60.000 orang, rupanya ada sekitar 10.000 yang belum terserap. “Hal itu salah satunya disebabkan karena ada anak PNS, TNI, Polri, yang mendaftar sehingga tidak bisa. Ada pula orang tua dengan penghasilan Rp5 juta ke atas juga masih mendaftar,” jelas Bendahara DPC PDIP Sragen itu.
Dia mengatakan PIP yang merupakan aspirasi Ketua DPR Puan Mahanani itu sudah diarahkan untuk membantu menekan kemiskinan ekstrem.