Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, memerintahkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sukoharjo merancang satu program unggulan pada 2023. Program unggulan itu menyasar pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat atau peningkatan daya saing daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Etik Suryani di sela-sela acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Gedung Menara Wijaya, Senin (24/1/2022). Bupati mencanangkan tahun inovasi bagi pemerintah daerah pada tahun depan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Saya minta masing-masing OPD melakukan inovasi terukur pada tahun depan. Setiap OPD, saya wajibkan minimal mengembangkan satu program unggulan berbasis inovasi,” kata dia. Karena itu, setiap OPD harus bekerja keras untuk merancang program unggulan berbasis inovasi.
Baca juga: Disdukcapil Sukoharjo Buka Lagi Layanan Tatap Muka, Online Jalan Terus
Misalnya, program peningkatan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi atau digitalisasi. Hal ini dibutuhkan sebagai fondasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mulai diimplementasikan beberapa OPD.
Memperbaiki Program Kegiatan
Di era digital, pemerintah dituntut inovatif dan adaptif guna peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah. “Hasil evaluasi menjadi acuan dalam memperbaiki program kegiatan secara berkala. Saya berharap seluruh program kegiatan terealisasi menyesuaikan visi dan misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan beragam keberhasilan indikator makro yang dicapai sepanjang 2021. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Sukoharjo sebesar 77,13 persen atau lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional. Angka kemiskinan meskipun mengalami kenaikan 0,5 persen dari 7,68 persen menjadi 8,23 persen akibat pandemi Covid-19. Angka kemiskinan di Kabupaten Jamu plaing rendah dibanding daerah lain di Soloraya.
Baca juga: 506 Anak Sukoharjo Jadi Yatim Piatu Gegara Covid-19 Terima Bantuan Ini
Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, menyatakan masih ada beragam permasalahan yang menjadi pekerjaan berat pemerintah di berbagai aspek kehidupan. Misalnya, bidang sosial dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.
Pemerintah harus melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Politikus PDIP itu menyampaikan masih banyak penyandang disabilitas yang belum terkaver bantuan dari pemerintah. “Penyandang cacat berat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp300.000 per bulan. Namun, masih banyak yang belum terkaver sehingga perlu pendataan ulang,” kata dia.
Baca juga: Minyak Goreng di Pasar di Sukoharjo Masih Rp20.000/L, Ini Sebabnya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
