Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Etik Suryani masih menunggu rapat koordinasi antardaerah terkait pembangunan Tol Lingkar Solo. Hingga kini, Bupati Etik tetap memilih pembangunan jalan arteri daripada jalan tol.
Hal itu disampaikan Etik Suryani seusai menghadiri gerakan penghijauan dan bersih-bersih di daerah aliran sungai (DAS) di Bendungan Siluwur, Tegalsari, Weru, Sukoharjo, Sabtu (28/1/2023). “Yo ra gelem no nek ra dijak rapat trus diputuskan. Nek rakyatku demo sing di demo kan aku. [Ya tidak mau lah kalau tidak diajak rapat terus diputuskan. Kalau rakyatku demo kan yang didemo aku],” terang Bupati Etik kepada wartawan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Dia tetap meminta adanya rapat antarkepala daerah terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya keputusan pembangunan tol itu. Sebab, menurutnya, pembangunan tersebut akan merampas hak warganya.
Terutama perkembangan perekonomian dan UMKM bagi warga Kabupaten Jamu. “Bu Etik kalau untuk tol tidak setuju, karena kami belum diajak rapat. Karena kalau tol otomatis tidak bisa ada perkembangan lagi nggih untuk kota,” tegas Etik.
Tetapi jika pembangunan akan diubah menjadi jalan ringroad atau arteri Etik memastikan akan mendukung kebijakan tersebut. Mengingat jika menggunakan jalan arteri semua kendaraan dapat memperoleh akses. Sementara jika pembangunan tol hanya kendaraan tertentu yang bisa mengakses.
Dalam wawancara sebelumnya Etik menilai wacana pembangunan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal memangkas sebagian besar lahan sawah dilindungi (LSD) Kabupaten Makmur. “Terus terang saya selaku Bupati Sukoharjo bukan menolak tetapi keberatan dengan tol ini karena mengganggu LSD. Karena kami akan dilalui [jalan tol] dari Kecamatan Gatak, Mojolaban, Grogol, Bendosari, Nguter semua LSD hampir kena,” ungkap Bupati.
Dia menyayangkan jika hal itu terjadi. Mengingat Sukoharjo merupakan penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Bupati Etik mengatakan terkait pembangunan tersebut kemungkinan juga akan mengganggu perkembangan wilayah Sukoharjo.
Dia mengatakan jika pembangunan tol itu terlaksana akan berdampak pada LSD di lebih dari tujuh kecamatan di Sukoharjo. Usulan tersebut, kata dia akan disampaikan dalam rapat koordinasi antardaerah meski tak menyampaikan kapan rapat itu terlaksana.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sudah bertemu dengan Bupati Klaten Sri Mulyani dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terkait pembahasan rencana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Solo. Momen pertemuan ketiga kepada daerah di Soloraya tersebut terjadi ketika mendampingi Ketua DPR Puan Maharani saat berkunjung ke Kota Solo belum lama ini.
Mereka makan bersama di Soto Gading. “Saya sudah sampaikan Bu Etik, Bu Sri Mulyani, ibu-ibu sik, sing wingi nyoto Gading sama Mbak Puan,” kata dia ditemui wartawan di Solo Safari, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, Jumat (27/1/2023).
Gibran menjelaskan sudah ada kajian untuk pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Solo 2025. Bupati Klaten dan Bupati Sukoharjo diklaim belum setuju pembangunan jalan tol, namun mulai melunak.
“Belum, belum, belum [belum setuju], tinggal berunding meneh, beliau-beliau pengennya non-tol. Nanti kami perjuangan non-tol, ini masalah pembiayaan,” kata Gibran.
Wali Kota Solo menjelaskan salah satu perbedaan antara jalan tol lingkar dengan jalan lingkar non-tol, yakni pembangunan jalan non-tol harus didanai APBN. Dana pembangunan jalan tol bisa bersumber dari swasta atau lebih cepat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
