Solopos.com, BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengizinkan pelaksanaan Salat Idulfitri 1443 H di lapangan dan masjid dengan pembatasan maksimal 75 persen. Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan melaksanakan salat Id di Masjid Agung Boyolali.
Ihwal tempat salat Id Bupati Boyolali tersebut disampaikan oleh Sekda Boyolali, Masruri, saat dijumpai wartawan di Kantor Bupati Boyolali pada Rabu (27/4/2022).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Untuk Salat Id bersama ada dua tempat, yang pertama di Masjid Agung Boyolali, depan rumah dinas Pak Bupati. Nanti Forkopimda di sana,” jelas Masruri.
Lebih lanjut, Masruri menjelaskan tempat kedua berada di Masjid Ageng Boyolali yang bertempat di Kompleks Alun-Alun Kidul Boyolali. Ia mengungkapkan Masjid Ageng Boyolali akan digunakan untuk Salat Id untuk masyarakat sekitar.
Sebelumnya diberitakan, Masruri mengungkapkan Pemkab Boyolali memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan Salat Id di masjid dan lapangan karena status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Boyolali berada di level II.
“Pemberian izin ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Boyolali,” kata dia.
Baca juga: Sabtu Sore, Volume Kendaraan di Rest Area 487 A Boyolali Meningkat
Pada kesempatan yang sama, Masruri juga mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling pada malam Lebaran. Hal tersebut, lanjut dia, demi keamanan masyarakat menjelang Lebaran.
“Terkait pengamanan Salat Id dan malam takbiran akan ada patroli rutin Satpol PP dan bekerja sama dengan Polres Boyolali serta Kodim 0724 Boyolali,” kata dia.
Baca juga: Remaja Boyolali yang Hilang Sejak Sabtu Ditemukan, Begini Kronologinya
Sementara itu, Kapolres Boyolali, AKBP Asep Mauludin, mengungkapkan pengamanan Salat Id dan malam takbir akan menjadi bagian dari Operasi Ketupat Candi (OKC) 2022.
“Secara umum, pengerahan personel dalam OKC 2022 sebanyak 620 personel dari Polres Boyolali dibantu Kodim Boyolali, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, dan elemen masyarakat lain,” jelasnya.
Asep mengungkapkan jika saat patroli rutin menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerawanan, Polri dapat melakukan diskresi untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
