SOLOPOS.COM - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat menjadi inspektur upacara saat gelar pasukan Operasi Lilin Candi 2021 di Mapolres Sragen, Kamis (23/12/2021). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menargetkan 5.000 keluarga miskin lulus atau masuk daftar graduasi program keluarga harapan (PKH) hingga akhir 2022.
Target tersebut merupakan angka realistis yang harus dicapai dengan gotong-royong semua komponen, terutama pedamping PKH. Puluhan pendamping PKH Sragen menyatakan kesiapan saat ditanya Bupati soal target 5.000 keluarga terentaskan dari kemiskinan.
Yuni, sapaan akrabnya, menyampaikan harus menggandeng semua pihak untuk mencapai target tersebut. Seperti, perusahaan, lembaga amil zakat (LAZ), seperti Lazismu atau Lazisnu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor perbankan, dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca Juga : Ribuan Keluarga di Sragen Tolak Bansos PKH, Alasannya Keren!
Baca Juga : Ribuan Keluarga di Sragen Tolak Bansos PKH, Alasannya Keren!
“Sragen sekarang masuk daerah dengan kemiskinan ekstrem. Dari 20 kecamatan yang ada harus dipetakan desa-desa yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem. Pak Wakil Bupati Sragen saya minta buatkan formula yang tepat untuk menekan angka kemiskinan di Sragen,” ujar Yuni kepada Suroto.
Suroto menjawab permintaan Bupati itu dengan senyuman. Yuni mengaku terharu dengan sikap 2.128 keluarga yang tergraduasi PKH. Mereka menyadari masih banyak keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Baca Juga : Ini Alasan Warga Sragen, Samini dan Endang Pilih Wisuda dari KPM PKH
“Pemkab Sragen sebenarnya sudah berupaya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan mereka sadar bisa menjadi keluarga mampu,” ujarnya.
Yuni menyampaikan kesadaran menjadi keluarga mampu ini penting. Ia menyebut ribuan keluarga yang terentaskan itu bisa menjadi influencer dalam pengentasan kemiskinan di lingkungan masing-masing.
Yuni mengakui gesekan sering kali muncul di lingkungan desa ketika masyarakat belum memiliki kesadaran bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seperti, bansos yang diberikan saat pandemi Covid-19.
Baca Juga : Harga Elpiji Nonsubsidi Naik Bikin Pemilik Pangkalan di Solo Khawatir
Yuni mengatakan petunjuk pemerintah pusat menyebut bantuan diberikan kepada warga terdampak. Padahal, warga terdampak itu luas.
“Ketika memberi bansos kepada tukang ojek dan becak ternyata ada ojek online atau ojol juga meminta hak mereka. Jadi membangun mentalitas tidak miskin itu buruh kerja bersama,” tutur dia.
“Saya tersentuh dengan sikap Ibu Samini yang baru menjadi peserta PKH setahun kemudian menyatakan keluar dari PKH. Ibu Samini tidak mau menerima bansos PKH karena merasa lebih banyak yang berhak di bawahnya,” imbuhnya.