Buruh dan DPRD Sragen Tolak Kenaikan Harga BBM

Solopos.com, SRAGEN—Serikat buruh yang tergabung dalam SBSI 1992 Sragen menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lantaran kondisi buruh yang semakin sulit.

Penolakan harga BBM juga diungkapkan wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sragen yang menilai pemerintah tidak peka terhadap kondisi rakyatnya.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Ketua DPC SBSI 1992 Sragen, Joko Supriyanto, saat dihubungi Solopos.com, Rabu (7/9/2022), mengungkapkan sikap buruh yang tergabung dalam SBSI Sragen menolak kenaikan harga BBM 2022.

Dia menyatakan naiknya harga BBM itu akan berdampak pada naiknya kebutuhan pokok. Ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, jelas dia, maka imbasnya pada wong cilik atau buruh karena tidak mampu membeli kebutuhan pokok dengan upah yang pas-pasan.

“Daya beli buruh bisa menjadi lemah karena upah buruh masih rendah. Kenaikan harga BBM itu mestinya dibarengi dengan naiknya upah buruh. Dengan upah yang ada sekarang pemenuhan kebutuhan buruh sudah sulit. Apalagi ditambah dengan naiknya harga BBM maka kondisi buruh semakin menderita,” jelas dia.

Kendati kondisi buruh di Sragen terdampak atas naiknya harga BBM, Joko menyampaikan buruh di Sragen tidak sampai turun ke jalan. Dia mengatakan SBSI 1992 Sragen masih menunggu instruksi dari DPP.

Penolakan harga BBM juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sragen Aris Surawan. Politikus dari Partai Keadailan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya sudah mulai terasa, yakni dengan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.

“Rakyat semakin menjerit karena ekonomi semakin sulit. Pemerintah tidak peka terhadap kondisi rakyat di bawah. Dampak pandemi Covid-19 saja belum bisa memulihkan ekonomi rakyat justru pemerintah menambah beban rakyat dengan naiknya harga BBM,” ujarnya.

Legislator asal Masaran ini menyarankan pemerintah harus berhitung ulang dan bila perlu dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dialihkan untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bisa kembali normal.