Solopos.com, SOLO — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Solo enggan berkomentar banyak ihwal tuntutan buruh di Jawa Tengah yang menginginkan upah minimum regional atau UMR tahun depan naik hingga 10%. Apindo menegaskan sikap pengusaha akan disampaikan di rapat dewan pengupahan dalam waktu dekat.
Namun demikian, Apindo menggarisbawahi upah minimum kota (UMK) Solo nantinya diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hal itu selaras dengan misi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Baca Juga: Viral karena Tolong Penumpang Tunanetra, Sopir BST Solo Dipuji Gibran
Sekretaris Apindo Solo Wahyu Haryanto mengatakan belum mengambil sikap ihwal permintaan kenaikan upah dari buruh. Menurut Wahyu, kalangan pengusaha masih wait and see dan memilih menunggu pembahasan di dewan pengupahan.
“Kami ikut di situ. Namun pada dasarnya, upah terbaru nanti diharapkan bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Wahyu saat dihubungi Solopos.com, Minggu (31/10/2021) malam.
Baca Juga: Hampir Selesai, Warga Eks HP 16 Semanggi Solo Segera Tempati Rumah Baru
Sebagai informasi, serikat pekerja di Jawa Tengah menginginkan kenaikan upah sebesar 10% pada 2022 sesuai survei kebutuhan hidup layak. Tahun ini UMP Jateng senilai Rp1.798.979,12 atau lebih rendah dibanding upah buruh Jawa Timur dan Jawa Barat.
Jika tahun ini upah naik 10%, UMP Jateng bakal menjadi Rp1.978.877,032. Sementara itu UMK Solo tahun 2021 tercatat Rp2.013.810 atau naik sebesar 2,94% dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Temui Gibran di Loji Gandrung Solo, Ada Apa Ya?
Apindo Solo menyatakan besaran kenaikan UMK perlu merujuk inflasi serta kebutuhan ekonomi. “Idealnya berapa, sampai sekarang hal itu belum kami bahas. Tunggu prosesnya,” ujar Wahyu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
