Solopos.com, KARANGANYAR — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar kebanjiran laporan dan keluhan warga terkait jalan rusak di berbagai ruas di wilayah Bumi Intanpari.
Guna memperbaiki seluruh jalan rusak tersebut, minimal dibutuhkan anggaran Rp90 miliar. Dengan anggaran itu, jalan di Kabupaten Karanganyar dipastikan mulus tanpa geronjalan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kepala DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi, menyampaikan besaran anggaran perbaikan jalan itu diperoleh dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan instansinya.
Hasil inventarisasi kerusakan jalan tersebut sedang dikomunikasikan ke Pemprov Jateng. Tujuannya, sinkronisasi dengan kabupaten/kota lainnya yang bersinggungan dengan Kabupaten Karanganyar.
“Kami fokus perbaikan di jalan-jalan kabupaten. Untuk jalan provinsi, pusat, dan yang bersinggungan dengan daerah lain kami koordinasikan dengan provinsi,” kata dia kepada Solopos.com, Rabu (22/2/2023).
Asihno mengatakan koordinasi diperlukan agar penanganan jalan rusak menjadi lebih efisien. Sebab penanganan jalan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemkab Karanganyar, terutama jalan yang bersinggungan dengan kota atau kabupaten lain.
Selain anggaran daerah, Asihno mengatakan Pemkab Karanganyar tengah mengupayakan meminta bantuan anggaran dari provinsi hingga pemerintah pusat. Tentunya melalui pos bantuan keuangan provinsi, pusat atau Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pos anggaran lainnya.
“Anggaran daerah sangat terbatas. Padahal minimal untuk memperbaiki jalan rusak itu butuh Rp90 miliar. Jadi kami upaya minta ke provinsi dan pusat,” katanya.
Diakuinya, dana yang tersedia untuk mempertahankan jalan tidak sampai separuh dari kebutuhan Rp90 miliar. Itupun sudah dibagi ke 17 UPT DPUPR yang mengampu di setiap kecamatan.
Masing-masing UPT DPUPR telah memaparkan kondisi riil tiap spot. Kondisinya saat ini memang banyak jalan rusak dari aspal mengelupas sampai berlubang.
Penanganan jalan di wilayah perkotaan berbeda dengan lereng Lawu karena menyesuaikan beban jalan dan volume kendaraan. Misalnya di Jalan Lawu atau wilayah perkotaan, perbaikan hanya butuh pemeliharaan rutin. Sedangkan di wilayah Kemuning pengerjaan dilakukan dengan peningkatan jalan seperti betonisasi.
“Jadi penanganan jalan rusak itu tidak sama, satu sama lain. Kami inventarisasi dulu kerusakannya dan treatment-nya seperti apa,” katanya.
Asihno mengakui laporan dan keluhan warga terkait jalan rusak banyak masuk ke instansinya. Terutama memasuki musim penghujan ini, di mana kerusakan jalan semakin parah.
Asihno pun dibuat dilematis untuk penanganan jalan rusak di saat musim penghujan. DPUPR kesulitan mengerjakan perbaikan jalan di saat musim penghujan dengan curah hujan tinggi. Hal ini karena aspal tak bisa melekat saat hujan. Sehingga dinilai akan sia-sia jika tetap dikerjakan.
Di sisi lain jika tak dikerjakan, kondisi jalan rusak bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“Kami prioritaskan dulu yang rawan menyebabkan lakalantas. Risikonya memang macet karena pengerjaan. Sebenarnya dilematis mengerjakan di musim penghujan,” katanya.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, meminta Pemkab Karanganyar segera melakukan perbaikan jalan rusak dengan mengerahkan tim sapu lubang. Jangan sampai jalan yang rusak mengakibatkan korban jiwa.
“Harus diperbaiki dulu jalan-jalan yang berlubang. Bisa dikerjakan dengan pemeliharaan rutin dulu,” pintanya.
Bagus mengaku menerima banyak keluhan dari warga tentang kondisi jalan di Karanganyar yang rusak. Dia pun meminta Pemkab memprioritaskan perbaikan jalan rusak karena menjadi akses penting mendukung perekonomian warga.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
