SOLOPOS.COM - Ketua DPC Partai Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto (tengah) bersama Hartanto (kiri) dan Joko Purnomo (kanan) setelah menerima surat rekomendasi sebagai cabup-cawabup pilkada Wonogiri 2020 di Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Semarang, Senin (3/8/2020).
Solopos.com, WONOGIRI - DPP Partai Gerindra mengusung Hartanto dan Joko Purnomo sebagai calon bupati-calon wakil bupati pada Pilkada Wonogiri 2020, 9 Desember 2020 mendatang. Hartanto pun tengah menjalin komunikasi dengan partai lain untuk mendapat dukungan.
Duet Hartanto dan Joko Purnomo ini diusung oleh Gerindra dan PKB. Namun, gabungan kedua partai itu belum aman karena belum memenuhi syarat sebagai koalisi yang bisa mengusung paslon, lantaran akumulasi perolehan kursi parlemen masih kurang.
Yeay, Pemerintah Optimistis Vaksin Covid-19 Tersedia Tahun Depan
Seperti diketahui, sesuai aturan partai atau gabungan partai dapat mengusung paslon jika memiliki minimal 20 persen dari total kursi parlemen atau minimal 25 persen dari total suara sah pemilihan anggota legislatif sebelumnya. Jumlah kursi parlemen di Wonogiri ada 50 kursi.
Seperti diketahui, sesuai aturan partai atau gabungan partai dapat mengusung paslon jika memiliki minimal 20 persen dari total kursi parlemen atau minimal 25 persen dari total suara sah pemilihan anggota legislatif sebelumnya. Jumlah kursi parlemen di Wonogiri ada 50 kursi.
Mengacu pada aturan tersebut berarti partai atau gabungan partai di Wonogiri bisa mengusung paslon jika mempunyai minimal 10 kursi. PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung paslon secara mandiri, karena memiliki 28 kursi.
Ketua DPC Partai Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto, menilai ada dua partai yang masih berpeluang masuk koalisi, yakni PKS dan PAN. PKS memiliki empat kursi dan PAN tiga kursi. Dia menyebut PAN tetap berpeluang meski DPD PAN Wonogiri sudah menyatakan akan berlabuh ke PDIP. Hal itu karena hingga kini DPP PAN belum menerbitkan rekomendasi paslon.
Suryo menambahkan, partainya dan PKB telah menugaskan Harjo mengajak PKS dan PAN masuk koalisi untuk memastikan kendaraan bisa mengangkut Harjo mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 4-6 September mendatang. Gerindra dan PKB memiliki tugas internal masing-masing untuk mempersiapkan pemenangan.
Sebelumnya, Ketua DPC PKB Wonogiri, Sumarwoto Umar, menyatakan DPP partainya merekomendasikan Harjo sebagai cabup-cawabup. Surat rekomendasi sudah diserahkan kepada keduanya.
Jalan Kampung di Tanon Sragen Ini Mendadak Ditutup Pagar Tembok
Terpisah, Hartanto mengaku sudah berkomunikasi dengan PKS dan PAN. Bahkan, purnawirawan polisi asal Slogohimo itu menyebut upayanya sudah sangat maksimal. Komunikasi dengan PKS dilakukan dengan melobi DPD PKS Wonogiri.
Sementara, komunikasi dengan PAN sampai ke tingkat DPW Jawa Tengah dan DPP. Kini Hartanto tinggal menunggu keputusan DPP PKS dan PAN.
“PKS dan PAN tidak ada masalah. Saya tinggal menunggu keputusan saja. Kalau soal siapa yang direkomendasikan, itu kewenangan DPP masing-masing partai. Saya tidak bisa mengintervensi,” ulas Hartanto.