SOLOPOS.COM - Warga melintas di depan bangunan Panti Putra yang dalam kondisi rusak di kompleks Pura Mangkunegaran, Solo, Senin (30/11/2015). Bangunan tersebut akan direvitalisasi oleh pemerintah pusat pada 2017 mendatang. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Cagar budaya Solo diminta lebih diperhatikan pemerintah. DPR mengusulkan dana revitalisasi dinaikkan.
Solopos.com, JAKARTA — Anggaran revitalisasi Pura Mangkunegaran Solo diusulkan untuk naik dari alokasi saat ini sebanyak Rp3,5 miliar menjadi Rp12,5 miliar atau kembali seperti semula.
Anggota Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan semula kebutuhan untuk revitalisasi Keraton Mangkunegaran sebanyak Rp18,5 miliar. Namun, akhirnya disepakati untuk turun menjadi Rp12,5 miliar.
Namun, lanjutnya, alokasi yang disediakan dalam APBN 2016 hanya sebesar Rp3,5 miliar. Padahal, dia menilai anggaran sebanyak Rp12,5 miliar kala itu sudah sangat mepet.
“Untuk itu, tadi saya ketemu Pak Presiden untuk mengungkapkan permasalahan ini. Saya mengusulkan agar alokasi anggaran seperti semula dan dialokasikan dalam RAPBNP,” ujarbya di Kompleks Istana Negara, Senin (29/2/2016).
Dia menilai revitalisasi Pura Mangkunegaran tidak bisa dilakukan secara parsial karena bukan membangun bangunan baru sehingga pembangunan harus dilakukan secara serentak. Menurutnya, upaya revitalisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap cagar budaya.
Arya Bima mengungkapkan bangunan Pura Mangkunegaran sudah banyak yang dimakan rayap. Bahkan, lanjutnya, sudah memasuki gedung perpustakaan keraton. “Keraton tidak memiliki anggaran, lalu siapa yang akan concern terhadap cagar budaya kalau bukan pemerintah,” katanya.
Nantinya, ujarnya, dia mengharapkan agar cagar budaya di Indonesia juga harus dilakukan pemugaran agar bisa mendongkrak potensi wisata sejarah di Tanah Air. Khusus untuk revitalisasi Pura Mangkunegaran, lanjutnya, pengguna anggaran adalah Dirjen Purbakala. Ketika nanti selesai maka bisa saja diserahkan ke Kementerian Pariwisata untuk mendongkrak sektor pariwisata di Surakarta.
Namun, Arya Bima menegaskan bahwa upaya tersebut bukan berarti pemerintah mengambil alih Keraton Mangkunegaran, tetapi pemerintah hanya membantu untuk pemugaran keraton tersebut.