SOLOPOS.COM - Pintu masuk koridor Dalem Joyokusuman di Gajahan, Pasar Kliwon, Solo. (Iskandar/JIBI/Solopos)
Cagar budaya Solo, warga Gajahan belum menentukan sikap atas rencana penataan Jl. Padmonegoro, Gajahan.
Solopos.com, SOLO--Sejumlah warga yang berjualan di kanan dan kiri Jl. Padmonegoro, Gajahan, Pasar Kliwon, Solo belum tahu adanya rencana penataan kawasan itu bersamaan dengan revitalisasi Dalem Joyokusuman. Selama ini para pedagang mengaku belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari yang berwenang.
“Soal nanti bagaimana kalau kawasan ini ditata saya belum tahu. Karena memang belum ada pemberitahuan secara resmi,” ujar salah seorang pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan di koridor kawasan cagar budaya Dalem Joyokusuman, Kristina, 62, ketika ditemui Solopos.com, Rabu (10/2/2016).
Sebelumnya sejumlah hunian warga di sekitar Dalem Joyokusuman, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon bakal terkena penataan koridor kawasan bangunan cagar budaya itu.
Pemkot mengestimasi restorasi dan penataan kawasan Dalem Joyokusuman menelan anggaran Rp25 miliar. Penjabat (Pj) Wali Kota Solo Budi Yulistianto berencana mengajukan proposal permohonan bantuan ke Pemerintah Pusat untuk merestorasi dan penataan kawasan Dalem Joyokusuman.
Kristina yang berjualan di koridor kawasan cagar budaya Dalem Joyokusuman mengatakan jika harus pindah dari kawasan itu akan berat. Karena langganannya sudah telanjur mapan di tempat tersebut, sehingga jika pindah dia ibaratnya harus mulai dari awal lagi.
Secara terpisah Lurah Gajahan, Susanto mengatakan pihaknya mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Pemkot Solo. Kendati demikian dia mengaku telah mengkomunikasikan persoalan ini kepada sejumlah warganya yang ada di kawasan tersebut.
“Secara lisan kami sudah memberitahu kepada mereka beberapa waktu lalu. Intinya kami memberitahukan bahwa warga yang ada di kawasan cagar budaya Dalem Joyokusuman akan terkena dampaknya,” ujar dia.
Tapi ketika itu Susanto menenangkan mereka karena pemerintah tentu akan memikirkannya dengan bijak. Artinya kalau harus menata kawasan itu pemerintah tentu akan memikirkan mereka.
Menurut dia saat ini ada kira-kira empat kepala keluarga (KK) hunian dan kira-kira tujuh PKL yang ada di koridor tersebut. PKL yang ada di kawasan itu di antaranya ada yang berjualan makanan, bengkel sepeda, berjualan rokok dan sebagainya.