Soloraya
Kamis, 2 Februari 2023 - 12:05 WIB

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Gibran Sebut Peran Gubernur Krusial

Wahyu Prakoso  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menilai jabatan gubernur masih krusial. (Solopos.com/Wahyu Prakoso)

Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebut peran gubernur krusial dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Solo ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (2/2/2023),  merespons usulan penghapusan jabatan gubernur yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Advertisement

Wali Kota Solo menjelaskan Pemkot Solo kerap dibantu gubernur dalam menyelesaikan sejumlah persoalan terkait koordinasi antardaerah.

“Krusial banget kami dapat arahan gubernur kalau misalkan koordinasi antarwilayah tidak jalan. Saya sambate kepada gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur,” kata dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (2/2/2023).

Menurut dia, apabila tidak ada pejabat gubernur akan menyulitkan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Salah satunya koordinasi antarwilayah kota/kabupaten. 

Advertisement

Gibran menjelaskan pejabat gubernur harus tetap ada. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons usulan penghapusan jabatan gubernur yang disampaikan Cak Imin.

Menurut Presiden Jokowi, usulan tentunya diperbolehkan, tetapi dengan sejumlah catatan dan melalui proses kajian dan pertimbangan mendalam untuk merealisasikannya.

“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita apa [langsung menolak] kalau ada usulan itu, ini Negara demokrasi, boleh-boleh saja toh itu juga merupakan usulan,” katanya kepada wartawan di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Rabu (2/2/2023).

Advertisement

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan semua hal perlu kajian dan perhitungan. Terlebih dari usulan ini supaya tidak ada rentang yang jauh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Namun, sekali lagi usulan itu perlu semua kajian perlu perhitungan perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung misalnya ke bupati, wali kota, terlalu jauh. Span of control-nya harus dihitung semua dan semua harus dihitung,” paparnya Jokowi. 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif