Solopos.com, SOLO—Siapa yang tidak kenal dengan sosok Henry Indraguna. Caleg DPR RI dari Partai Golkar itu maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah (Jateng) yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.
Sebelum terjun ke politik, laki-laki kelahiran 29 Agustus 1973 itu dikenal sebagai seorang pengacara atau advokat. Sosoknya kerap muncul di televisi dan portal berita online karena banyak kliennya dari kalangan public figure .
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Henry kali pertama nyaleg DPR RI di Dapil V Jateng pada Pemilu 2019 dari Partai Perindo. Tapi dia gagal melaju ke Senayan karena partainya tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas di parlemen.
Padahal kala itu Henry begitu gencar bergerak di lapangan. Balihonya terpampang di banyak jalur strategis, dengan jargon yang begitu ramai, “Kowe Meneh, Kowe Meneh”. Namun, dia gagal melenggang ke DPR.
Kegagalan tersebut tidak membuat bapak dari dua anak itu lantas menyerah. Dia tetap di politik dan bergabung dengan Partai Golkar. Bahkan dia dipercaya menjadi Anggota Dewan Pakar dengan masa bakti 2021-2024.
Saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa (30/1/2024), Henry mengaku terjun ke politik karena merasa sudah menyelesaikan semua pencapaian hidup. Dia menjadi Caleg DPR karena ingin melayani masyarakat.
“Kalau saya di politik, lingkup pelayanan saya bisa lebih besar, lebih luas. Yang tadinya beberapa klien, sekarang menjadi empat wilayah di dapil saya, Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Bahkan se-Indonesia,” ujar dia.
Bagi Henry, hidup tidak boleh sekadar hidup. Seseorang hidup harus mempunyai satu pencapaian atau karya untuk sesama. Sebab pribadi yang baik menurut dia yang paling banyak memberikan manfaat ke sesama.
Henry mengaku sudah mempunyai sederet agenda untuk membantu masyarakat, bila berhasil lolos ke Senayan. Sesuai dengan latar belakang profesinya sebagai pengacara, dia ingin membuat UU yang pro rakyat kecil.
“Sesuai tugas DPR, saya juga akan mengawasi anggaran pemerintah agar tidak terjadi korupsi. Karena saya tak punya kepentingan. Saya juga tentu akan membawa aspirasi warga dari Dapil V Jateng,” papar dia.
Henry menjelaskan banyak persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di Dapil V Jateng. Salah satunya petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan adanya mafia. Distribusi pupuk lambat dan sulit.
“Saya melihat adanya mafia pupuk. Distribusi lambat dan sulit. Jadi petani juga terkendala terbatasnya modal, tidak bisa beli pupuk walau murah. Sehingga berhitung dulu, dimanfaatkan para tengkulak,” kata dia.
Para petani, menurut Henry, juga terkendala dengan minimnya modal. Mereka dimanfaatkan para tengkulak dengan memimjami uang untuk menanam padi dan mengelolanya. Saat panen petani tak bisa dapat untung.
“Tengkulak meminjami uang terlebih dulu, dengan komitmen setelah panen dijual ke tengkulak dengan harga murah. Petani tak punya pilihan. Mereka harus beli bibit, pupuk, dan memberantas hama,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
