Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari tenaga honorer yang menjadi korban jaringan calo terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Karena tidak ada laporan, Bupati merasa pihaknya tidak perlu menanggapi mencuatnya dugaan praktik percaloan tersebut. “Kalau ada laporan ya pasti saya tindak lanjuti. Tapi selama ini tidak ada. Kalau hanya muncul di koran ya tidak perlu saya tanggapi yang seperti itu. Masa saya harus nanggapi berita koran?” ujar Bupati ketika dimintai tanggapan seputar praktik percaloan CPNS yang diindikasikan terjadi di Kabupaten Boyolali, Senin (25/11/2013).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Namun menyikapi pemberitaan seputar praktik percaloan CPNS tersebut, Bupati justru mengait-ngaitkannya dengan suasana politik di Kota Susu menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Menurut dia, munculnya kasus tersebut di media massa ada kaitannya dengan upaya sejumlah pihak yang hanya ingin menaikkan pamornya di mata publik.
“Kalau saya sih memandang itu karena sekarang wayahe [waktunya] pileg, sehingga wong-wong dho mbagusi [orang-orang cari muka]. Seribu satu cara akan dilakukan untuk menaikkan pamor. Kalau bagi saya ya ndak perlu ditanggapi, termasuk tudingan Seno ngingu tuyul apa buta ijo, ya nggak nggagas,” tandasnya.
Bupati lebih memilih untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait perekrutan tenaga honorer melalui penyelenggaraan tes seleksi CPNS di Boyolali, Bupati menyatakan Pemkab hanya sebagai fasilitator. Penetapan penerimaan CPNS tersebut, lanjut dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau kami kan hanya penyelenggara. Disuruh laksanakan tes ya dilaksanakan. Tapi soal ya dari Jakarta (pemerintah pusat), untuk penerimaan dan kuotanya, Bupati ora ngerti babar blas,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
