Solopos.com, SRAGEN — Calon investor yang ingin membangun pabrik sepatu di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen yaitu PT TKG Taekwang Indonesia ternyata belum mengurus perizinan.
Hal ini diungkapkan, oleh Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Ilham Kurniawan. “Sementara ini mereka [PT TKG Taekwang Indonesia] belum mengurus perizinan. Masih proses pembebasan lahan,” terangnyasaat dihubungi Solopos.com pada Rabu (28/12/2022).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ia belum bisa memastikan bahwa rencana investasi tersebut benar dilakukan atau tidak. Ilham juga tidak menyebutkan secara detail terkait lokasi lain yang disarankan.
Sementara itu Sekretaris DPMPTSP, Suharti, mengatakan bahwa investor tersebut masih melaksanakan proses peralihan lahan.
Pada September 2022 lalu, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab investor. Pemkab hanya memberi petunjuk lokasi sesuai tata ruang peruntukkannya.
Baca Juga: Petani Desa Bonagung Sragen Kukuh Tolak Jual Sawah untuk Pabrik Sepatu
“Kalau ada warga yang belum bersedia menjual lahannya berarti belum ada kesepakatan dengan investor. Dengan pendekatan investor yang baik semoga masyarakat di Bonagung dapat memahami investasi sehingga bisa menerima. Bonagung itu memang zona industri dalam tata ruang wilayah Sragen,” terang Bupati pada saat itu.
Diberitakan sebelumnya, para petani di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tetap kukuh menolak menjual lahan mereka yang rencananya dibangun pabrik sepatu. Pabrik itu rencananya dibangun oleh PT TKG Taekwang Indonesia. Nilai investasinya diklaim mencapai Rp4 triliun.
Penjelasan soal nilai investasi ini diungkapkan Manager General Affairs PT TKG Taekwang Indonesia, Subang Sudihartoyo, pada September 2022 lalu.
Sementara petani yang enggan menjual lahan merasa resah karena terus didatangi oleh orang-orang yang ingin membeli tanah mereka. Puluhan petani tersebut lantas membentuk Forum Komunikasi Petani Bersatu (FKPB) Desa Bonagung. Penolakan tersebut juga dilakukan dengan cara memasang spanduk di sawah mereka.
Baca Juga: Ternyata Ada Investor Lain yang Mau Masuk Sragen, Nilainya di Atas Rp4 Triliun
Menurut Kepala Desa Bonagung, Suwarno, upaya pembebasan lahan tersebut masih berjalan. Pihak perusahaan tetap mengusahakan pembebasan lahan, hanya waktunya molor. Ia mengatakan sebagian petani telah menjual lahan, namun tidak menyebutkan secara detail berapa jumlahnya.
Ia mengaku sempat mengadakan sosialisasi dan negosiasi pada Rabu (21/12/2022) dengan mengundang petani yang enggan menjual sawah dan tokoh masyarakat.
“Itu undangan sosialisasi dan negosiasi, tetapi enggak klir. Karena harga belum cocok, sebagian karena tanah warisan. Ini juga tim masih berjalan melobi pemilik lahan yang mau tukar lahan,” terang Suwarno pada Selasa (27/12/2022).
Kades Dukung Investor
Suwarno mengaku mendukung hadirnya pabrik sepatu itu. Pasalnya, keberadaan pabrik tersebut bakal menyerap banyak tenaga kerja. Ia yakin pertumbuhan ekonomi di desanya juga bakal naik jika investasi itu benar-benar terwujud.
Baca Juga: Klaim Serap 30.000 Karyawan, Kades Bonagung Perjuangkan Pabrik Sepatu Masuk
Keterangan berbeda disampaikan Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Tanon, Ali Maskuri. Ia mengatakan perwakilan PT TKG Taekwang Indonesia telah menyatakan pergi dari Desa Bonagung yang bermasalah.
“Pihak perusahaan telah salah bekerja dengan perantara yang tidak transparan. Perusahaan juga membenarkan belum pernah memberitahu secara resmi dengan mengirim surat masuk ke desa. Mereka juga belum pernah menyampaikan tentang profil perusahaan ke desa. Jadi mereka mengakui salah langkah. Jadi kalau masih ada yang bergerak itu liar, bukan perwakilan perusahaan. Jadi, tugas aparat untuk menertibkan,” terang Ali.
Ia mengatakan petani memiliki hak untuk menolak menjual lahan mereka. Mewakili Paguyuban BPD Tanon, Ali mengimbau siapa pun untuk tidak merampas hak rakyat yang dilindungi undang-undang.
Lebih jauh ia menjelaskan lahan persawahan para petani yang ingin dibebaskan itu masih produktif. Dalam program nasional untuk dana desa, sambung dia, ada alokasi untuk ketahanan pangan sebanyak 20%.
Baca Juga: Merasa Dibuat Tak Nyaman Investor, Petani Bonagung Sragen Lapor Polisi
“Memberi arahan pabrik kok ke pertanian produktif, dan di sana [Desa Bonagung] ada gas bumi, entah besar atau kecil. Banyak sumur yang nyala, tapi petani banyak yang enggak lapor, dimatikan sendiri. Harusnya kabupaten mengkaji dan melakukan riset,” ujar Ali.
Petani Tertekan
Terpisah, Sekretaris FKPB, Thonie Sujarwanto, mengatakan saat sejumlah petani masih mendapat tekanan untuk menjual sawah mereka. Bentun tekanan itu seperti didatangi terus ke rumah padahal sudah berkali-kali menyatakan tidak menjual.
Selain itu juga ada pernyataan akan ditutupnya akses ke jalan tani, sehingga sebagian warga yang didatangi merasa takut, karena sudah tua atau lemah secara pendidikan.
“Sejak awal warga merasa tidak perlu ada sosialisasi, karena sudah sangat terlambat. Sosialisasi itu dari awal bukan setelah proses berjalan sampai berbulan-bulan, dengan segala tekanan,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Tanah di Sragen Melambung Tinggi Bikin 3 Investor Mundur
Dalam sosialisasi Rabu lalu pihaknya meminta setelah acara tersebut agar jangan lagi ada tekanan bagi petani yang enggan menjual sawah mereka. Jangan sampai ada tim yang mendatangi warga untuk terus menerus meminta menjual lahan mereka.
“Karena tidak ada yang berani menjamin itu, kami anggap tidak ada gunanya mengikuti sosialisasi tersebut. maka kami membubarkan diri,” terang Thonie.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
