Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
Selanjutnya, DPC bakal menindaklanjuti dengan menggelar rapat atas surat permohonan tersebut. “Hari ini sudah kirim ke DPC. Biar nanti DPC segera memproses tahapan-tahapannya,” terangnya. Rudy menuturkan pengajuan permohonan tersebut dilakukannya sebagai langkah guna menaati regulasi yang ada. “Surat itu untuk menindaklanjuti UU 32/2004 yang mana menjelaskan jabatan walikota kalau masih lebih dari 18 bulan mesti harus ada pengisian jabatan yang kosong yakni wakil walikota,” ungkapnya.
Rudy membantah kalau dirinya kesulitan lantaran tidak adanya wawali. Hanya saja, langkah pendampingan tersebut menaati amanat undang-undang. “Ya lebih baik ada pendamping lah karena undang-undang mengamanatkan seperti itu,” urainya. Dengan adanya Wawali, lanjut Rudy, nantinya tugas memimpin pemerintahan Kota Solo hingga 2015 mendatang bisa dibagi. “Setidaknya nanti tugas bisa dibagi. Bukan berarti mengurangi beban saya, tetapi bagi saya pembagian tugas itu hukumnya wajib,” tegasnya. Lebih lanjut, Rudy mengakui kalau energinya memimpin Solo selama ini terkuras banyak. “Kalau keconthalan [kerepotan] tidak, hanya energi yang dibuang itu banyak,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Rekrutmen DPC PDIP Solo, YF Sukasno, menerangkan pihaknya segera menggelar rapat pengurus guna membahas surat walikota tersebut. Sukasno menerangkan 14 nama yang diusulkan ke PDIP sebagai calon Wawali bakal dibahas.
Hasil rapat DPC membahas 14 nama yang diusulkan tersebut bakal disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. “Proses di organisasi memang seperti itu. Setelah hasil rapat DPC kami serahkan ke DPP, kami akan tindaklanjuti sesuai dengan petunjuk dari DPP,” ujarnya. Dijelaskan Sukasno, proses penentuan dua nama calon wawali tersebut bakal dilakukan secara cermat dan diteliti. Dia menambahkan, penentuan disesuaikan dengan rekomendasi dari DPP.
