SOLOPOS.COM - Ilustrasi SMAN 2 Solo. (Google maps)
Solopos.com, SOLO — Dukungan agar ada SMA negeri di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, terus mengalir. Setelah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, kini Camat Pasar Kliwon, Ahmad Khoironi, yang berharap wacana adanya SMAN di wilayahnya segera terealisasi.
“Kami mendukung usulan adanya SMAN di wilayah Pasar Kliwon sebagai solusi dari permasalahaan pelajar asal Pasar Kliwon masuk sekolah negeri, apalagi dengan adanya sistem zonasi,” kata Ahmad, Sabtu (3/9/2022).
Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), warga Pasar Kliwon kesulitan mencarikan SMA Negeri untuk anak mereka karena terbentur sistem zonasi. Selama ini Pasar Kliwon tak memiliki SMA/SMK negeri.
Ahmad menyebut warganya kesulitan mendaftar di SMA Negeri karena lokasinya berada di luar Pasar Kliwon.
“Saat ini semua SMA negeri berlokasi di luar Pasar Kliwon, para calon peserta didik juga mau tidak mau mengikuti aturan zonasi dengan kondisi tersebut,” ungkapnya.
Baca Juga: Kepala Cabang Disdik Jateng Sebut Solo Belum Perlu Penambahan SMA Negeri
Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo menyambut positif wacana diadakannya SMA negeri baru di daerah Pasar Kliwon, Solo. Kehadiran SMAN baru di Pasar Kliwon dianggap dibutuhkan untuk menampung lulusan SMP yang tahun ke tahun terus bertambah.
Dalam catatan Disdik Kota Solo, tahun ini terdapat total 11.061 siswa yang lulus dari jenjang SMP/MTS negeri. Sedangkan kapasitas SMK dan SMA negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 sebanyak 8.177. Artinya, ada 2.884 lulusan SMP/MTs negeri yang tidak bisa tertampung di SMA atau SMK negeri di Solo.
Kepala Disdik Kota Solo, Dian Rineta, saat dihubungi Solopos, Sabtu (3/9/2022), membenarkan Kota Bengawan membutuhkan SMA atau SMK negeri baru. Terutama di daerah yang belum terjangkau seperti di daerah perbatasan Kota Solo.
Baca Juga: Disdik Solo Sebut Butuh SMA Negeri Baru di Pasar Kliwon dan Laweyan
“Sangat dibutuhkan [SMA dan SMK negeri baru] terutama di Pasar Kliwon dan Laweyan. Karena beberapa SMAN berada di perbatasan justru akhirnya membuat warga Solo tidak bisa tertampung karena dengan aturan zonasi. Jadi daerah yang berada di tepian atau berbatasan dengan Kabupaten lain akan sulit menampung warga Solo,” ulasnya.