SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Polemik kehadiran lurah dan camat di pelantikan Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak akhir. Inspektorat Solo memastikan siap mencoret duit kunjungan kerja (kunker) pada hari pertama kunjungan, Senin (15/10/2012). Pada hari itu, rombongan lurah dan camat terbukti tidak menjalankan kunker sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Kepala Inspektorat Solo, Untara, menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu surat pertanggungjawaban (SPJ) kunker dari para lurah dan camat. Meski belum ada satu pun SPJ yang masuk, pihaknya memastikan hanya akan mengabulkan SPJ untuk hari kedua kunker, Selasa (16/10/2012).
“Karena pada hari pertama kunker itu batal, biaya perjalanan dinas yang akan ditanggung hanya sehari sisanya.” ujar Untara saat ditemui di Balaikota, Selasa (23/10/2012).
Pihaknya menerangkan dana perjalanan dinas tidak akan cair sebelum SPJ masuk. Dia pun membantah jumlah dana kunker mencapai Rp1,8 juta per orang per hari. Menurutnya, besaran duit kunker per orang per hari hanya berkisar Rp500.000-Rp700.000 sesuai golongan PNS.
“Uang segitu hitungannya untuk biaya transpor lokal, makan tiga kali dan uang saku. Jumlahnya berbeda-beda tergantung golongan PNS. Jadi saat ke Jakarta kemarin mereka pakai uang pribadi dulu. Setelah ada SPJ baru diganti,” terangnya.
Saat ini pihaknya masih menghitung besaran biaya perjalanan dinas yang bisa didapat lurah dan camat. Terkait tenggat penyerahan SPJ, pihaknya tidak memberi batasan khusus. “Lebih cepat lebih baik. Kalau SPJ sudah masuk, SPM (Surat Perintah Membayar) bisa segera turun untuk pencairan dana.”
Lebih lanjut, Untara enggan berkomentar mengenai indikasi keterlibatan pejabat yang dulu sempat diapungkannya. Terkait sanksi di luar penarikan duit kunker, Untara mengaku masih mendalaminya.
“Masih diproses,” tuturnya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo memilih wait and see menyikapi polemik lurah dan camat. Kepala BKD, Etty Retnowati, mengaku menunggu keputusan akhir Inspektorat ihwal pemeriksaan lurah dan camat. “Kami belum bicara sanksi, masih menunggu laporan Inspektorat,” katanya.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, juga belum mau berkomentar soal kemungkinan sanksi bagi para abdi negara. “Lho semuanya kan masih diproses. Kita tunggu saja hasilnya.”