Solopos.com, WONOGIRI—Tim Pembina dan Pengawas Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri membuat sistem berlapis untuk memastikan ujian tertulis berbasis komputer atau computer based test (CBT) benar-benar adil.
Data kata kunci atau password diserahkan kepada peserta sesaat sebelum menjalani ujian. Peserta ujian juga tak bisa memilih komputer sendiri, tetapi harus berdasar undian.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Camat Selogiri, Sigit Purwanto, saat ditemui di sela-sela memantau pelaksanaan CBT di SMPN 1 Selogiri, Kamis (9/12/2021), menyampaikan digelarnya CBT menunjukkan komitmen Bupati, Joko Sutopo, dalam menciptakan perekrutan perangkat desa yang adil dan bersih dari praktik transaksional. Oleh karena itu pihaknya membuat sistem berlapis untuk mendukung komitmen Bupati tersebut.
Baca Juga: Libur Nataru, Warga Positif Covid-19 di Boyolali Diarahkan ke Isoter
Data kata kunci dan nama peserta disimpan di tempat khusus di ruang kerja Camat. Kunci tempat penyimpanan dibawa pulang. Sebelum CBT digelar data kata kunci dan nama peserta dituliskan di kertas. Setiap kertas berisi data kata kunci itu dimasukkan amplop kecil bersegel.
Kemudian amplop tersebut dimasukkan ke amplop yang lebih besar dan disegel. Amplop itu lalu diserahkan kepada peserta pada hari pelaksanaan CBT.
“Setelah datang ke tempat ujian, peserta mengisi daftar hadir. Setelah itu baru diberi amplop berisi kata kunci dan nama peserta. Peserta tak boleh membawa tas dan HP saat masuk ruangan,” kata Camat saat ditemui Solopos.com.
Baca Juga: KPU Boyolali Gelar Cerdas Cermat Demokrasi untuk Difabel
Saat masuk ruangan ujian, peserta tak bisa memilih komputer sendiri. Peserta wajib mengambil undian terlebih dahulu. Undian itu berisi nomor komputer.
Peserta menggunakan komputer sesuai nomor undian yang diperoleh. Cara itu digunakan untuk menghindari munculnya dugaan bahwa komputer sudah diseting sedemikian rupa untuk peserta tertentu.
“Jika ada satu peserta saja yang merasa kecewa, saya merasa ujian ini gagal. Karena itu ujian ini harus benar-benar adil. Jangan sampai ada praduga-praduga miring terkait pelaksanaan ujian,” ucap Camat.
Baca Juga: Finalis Duta Pelajar Antikorupsi Datangi Kejari Klaten
Dia melanjutkan, sistem berlapis ini diterapkan di tempat ujian seleksi perangkat desa wilayah Selogiri, yakni di SMPN 1 Selogiri dan SMKN 1 Wonogiri. Ada tujuh desa di Selogiri yang membuka lowongan perangkat desa, meliputi Singodutan, Sendangijo, Kepatihan, Nambangan, Pule, Pare, dan Jaten.
Menyikapi terjadinya gangguan sistem CBT, Camat menilai hal tersebut hanya kendala teknis. Menurut dia, sistem dalam jaringan (daring) apa pun bentuknya bisa mengalami gangguan.
Dia meyakini pengalaman ini akan menjadi bahan evaluasi panitia tingkat kabupaten untuk kepentingan pelaksanaan CBT di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: 3 Truk Boks Berisi Bantuan Dikirim Polres Klaten ke Lumajang
Tantangan Zaman
Terlepas dari kendala itu, CBT dapat terlaksana dengan lancar. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa menerapkan ujian tertulis berbasis komputer untuk seleksi pengisian perangkat desa sudah luar biasa. Ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa.
“Buktinya, antusiasme masyarakat dalam mengikuti seleksi ini sangat besar. Di Singodutan, satu lowongan jabatan [Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum] diperebutkan 39 orang. Semua peserta yang berhak mengikuti ujian hari ini sebanyak 185 orang, hadir semua. Artinya, mereka percaya seleksi bisa berjalan fair,” imbuh Camat.
Sementara itu, anggota DPRD Wonogiri dari Fraksi PDIP yang turut meninjau pelaksanaan CBT, Bambang Sadriyanto, mengapresiasi Pemkab yang dapat menerapkan CBT pada seleksi perangkat desa serentak tahun ini. Dia tak mempermasalahkan gangguan yang sempat terjadi.
Baca Juga: Cadangan Listrik PLN UP3 Klaten Melimpah
Dia meyakini diterapkannya CBT merupakan bukti bahwa Bupati ingin seleksi ini menghasilkan perangkat desa yang benar-benar memiliki kapasitas. Hal itu untuk menjawab tantangan zaman. Saat ini perangkat desa dituntut mampu melaksanakan tugas yang berbasis Internet.
“Proses seleksi yang profesional dan bersih dari praktik transaksional akan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Ini untuk masa depan desa. Tantangan pekerjaan di level desa semakin berat ke depan. Misalnya, perangkat desa harus menguasai teknologi informasi, karena proses administrasi sekarang sudah online semua,” ulas Bambang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
