DAK obat dan kuota Jamkesmas di Sukoharjo dipertanyakan

Sukoharjo (Espos)--Komisi IV DPRD Sukoharjo mempertanyakan dana alokasi khusus (DAK) obat yang selalu sisa pada dua tahun terakhir dan kuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum mengkaver seluruh warga miskin (Gakin) di Kabupaten Sukoharjo.

Komisi IV berencana mempertanyakan kedua persoalan itu ke Kementrian Kesehatan, Senin-Rabu (7-9/2) mendatang. Anggota Komisi IV, Suryanto menjelaskan, DAK obat untuk Kabupaten Sukoharjo dalam dua tahun terakhir selalu sisa. Jumlah sisa DAK obat pada 2009 mencapai kurang lebih Rp 3,6 miliar sedangkan untuk DAK obat pada 2010 sekitar Rp 2 miliar.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“Di sisi lain, sarana dan prasarana di sejumlah Puskesmas di Sukoharjo masih sangat memprihatinkan. Maka kalau bisa, kami harap DAK untuk obat itu sebagian bisa dialihkan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan,” jelas Suryanto saat dijumpai wartawan di Gedung DPRD Sukoharjo akhir pekan lalu.

Persoalan lain yang akan ditanyakan ke Biro Perencanaan di Kementrian Kesehatan, urai Suryanto, mengenai kuota Jamkesmas. Seperti diketahui, sebanyak 42.694 warga miskin (Gakin) di Sukoharjo tidak terkaver Jamkesmas. Akibatnya, puluhan ribu Gakin tersebut menjadi tanggungan Pemkab Sukoharjo untuk dimasukkan pada jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Di sisi lain, keuangan daerah untuk mengakomodasi Gakin terbatas. “Dari data Bappeda, 37% warga Sukoharjo tergolong miskin. Tapi kalau yang dapat Jamkesmas dibatasi (275.262 Gakin-red) maka lainnya bagaimana,” terang dia.

Persoalan yang menyangkut kebijakan dari pemerintah pusat itu diharapkan bisa dibenahi. Dalam pertemuannya dengan pihak Kementrian Kesehatan itu, Komisi IV berharap Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) bisa mengirimkan perwakilannya.

hkt