DAK Pendidikan Klaten Turun Rp10 Miliar

Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

KLATEN--Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 mengalami penurunan Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Klaten, Sudirno, mengatakan DAK 2012 lalu mencapai Rp38 miliar dari APBN, sementara DAK 2013 kali ini hanya mencapai Rp28 miliar.

“Dari Rp28 miliar itu, Rp14,1 miliar di antaranya untuk SD, Rp6,6 miliar untuk SMP dan Rp8 miliar untuk SMA/SMK,” ujar Sudirno saat ditemui wartawan di Kantor Disdik Klaten, Selasa (11/6/2013).

Sudirno menjelaskan dana Rp14,6 miliar rencananya digunakan merehab 164 ruang kelas SD. Sementara Rp6,6 miliar rencananya digunakan untuk merehab 28 ruang kelas SMP. Sedangkan jumlah ruang SMA/SMK yang bakal direhab menggunakan dana Rp8 miliar hingga kini belum diketahui.

“Tahun ini memang ada penurunan rehab ruang kelas SD dan SMP hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Karena dana cukup terbatas, kami akan memprioritaskan ruang kelas yang rusak paling parah di antara ruang kelas lain,” ungkap Sudirno.

Sudirno menambahkan pada tahun-tahun sebelum DAK pendidikan hanya untuk SD dan SMP. Mulai tahun ini, DAK pendidikan juga menyasar ruang kelas SMA dan SMK. Kendati demikian, nilai DAK pada tahun ini justru mengalami penurunan.

“Penurunan nilai DAK pendidikan ini terjadi dalam skala nasional. Jadi tidak hanya DAK pendidikan bagi Kabupaten Klaten yang mengalami penurunan.”

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya, mengakui penurunan nilai DAK pendidikan tahun ini otomatis membuat jumlah ruang kelas yang direhab berkurang. Bagi ruang kelas yang rusak namun tidak mendapat DAK, kata Yoga, bisa diusulkan mendapat dana block grant dari pemerintah pusat.

“Saya belum tahu nilai block grant tahun ini berapa. Tahun lalu ada sekitar 25 miliar yang langsung ditransfer melalui rekening sekolah. Berbeda dengan DAK, penyampaian LPJ [laporan pertanggungjawaban] dana block grant langsung dikirim ke pemerintah pusat,” tandasnya.