Solopos.com, KARANGANYAR — Empat Fraksi di DPRD Kabupaten Karanganyar meradang. Gara-garanya anggaran aspirasi anggota DPRD lenyap setelah APBD 2023 disahkan. Loh kok bisa?
Para wakil rakyat ini merasa ditelikung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keempat fraksi ini masing-masing FPAN-Demokrat, Fraksi Gerindra, FPKS, dan FPKB.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Ketua Fraksi Gerindra, Adhe Eliana, membenarkan anggaran aspirasi DPRD lenyap setelah APBD 2023 ditetapkan. Padahal selama menyusun APBD, mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS), rencana APBD, semua berjalan tanpa ada masalah. Namun saat APBD 2023 ditetapkan beberapa waktu lalu, ternyata ada sejumlah materi yang menyalahi kesepakatan.
“Pembahasan anggaran modalnya dari Musrenbang, serap aspirasi dan ending-nya di RAPBD dan APBD. Semua prosesnya dilalui atas kesepakatan antara DPRD dan Pemkab. Namun ternyata ada yang diabaikan Pemkab. Anggaran yang disepakati ternyata berubah saat APBD sudah ditetapkan,” katanya, Senin (2/1/2023).
Dia telah meminta klarifikasi Ketua DPRD yang justru tidak mengetahui ada perubahan. Mestinya secara prosedur, menurutnya, kelembagaan DPRD diberi informasi apabila terjadi perubahan APBD. Namun sayangnya tidak demikian. Pemkab mengabaikan dengan tidak memberitahukan adanya perubahan materi dalam APBD yang ditetapkan.
“Kami tahu ada perubahan justru dari masyarakat yang melaporkannya. Pengajuan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses anggota DPRD dihilangkan dan diganti dengan program kegiatan lain,” kata Adhe.
Anggota Fraksi PKS, Samsul Bahri, juga mengungkapkan persoalan sama. Sebagian pokok pikiran pimpinan DPRD dari PKS menghilang. Kondisi tersebut baru kali ini terjadi di Karanganyar yang membuat hubungan legislatif dengan eksekutif tidak sehat.
Pihaknya akan meminta klarifikasi secara formal kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan meminta mereka bertanggung jawab. “Eksekutif menelikung legislatif. Padahal bupati dengan DPRD seharusnya seperti suami istri yang sejalan dan saling mendukung,” katanya.
Anggota Fraksi PKS lain, Darwanto, mengaku ada etika politik dan prosedur yang dilanggar Pemkab Karanganyar. Dia menyebut ada perubahan APBD dari yang sudah disepakati. “Ada etika politik dan prosedur yang dilanggar. Aspirasi masuk di RAPBD namun hilang saat APBD ditetapkan,” katanya.
Dia menyesalkan TAPD tak memberitahukan dan mengonsultasikan perubahan apa pun saat APBD berproses. Total terdapat empat fraksi yang anggotanya mengaku pokok pikiran mereka di APBD 2023 menghilang secara misterius.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengaku terkejut saat sejumlah anggotanya mengeluhkan dana aspirasi menghilang di APBD 2023. Dia sendiri mengaku tak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Setahu dirinya, proses merangkum seluruh usulan masyarakat telah dilalui sesuai prosedur.
“Kami pimpinan DPRD akan mengundang TAPD dalam waktu dekat. Kami akan meminta klarifikasi mengenai ini,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
