Dana bantuan tak kunjung cair, agenda Parpol tertunda

Ilustrasi (pontianakpost.com)

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Dana Banpol yang mencapai Rp 900 juta belum cair hingga sekarang. Seretnya dana ini mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD antara eksekutif dengan legislatif di Gedung DPRD Boyolali pada Kamis (13/10/2011). “Kami mempertanyakan belum cairnya Banpol itu. Padahal ini sudah mendekati akhir tahun. Itu hak parpol untuk kegiatan partai,” terang anggota Banggar DPRD Boyolali, Mustafa Safawi saat ditemui wartawan.

Menurutnya, kebutuhan Parpol untuk menjalankan kegiatannya dengan dana Banpol tersebut. Sebelumnya, dana Banpol ini biasa turun pada pertengahan bulan September. Namun, tahun ini mundur. Disebutkan, Sekda Sri Ardiningsih menjelaskan keterlambatan ini adanya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, sesuai persyaratan penyaluran Banpol melalui audit penggunaan dana Banpol tahun sebelumnya.

Diterangkan, BPK perwakilan Jawa Tengah mengirim surat ke Pemkab untuk melaporkan penggunaan keuangan parpol 2010 ke Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini untuk syarat pencairan dana Banpol 2011.

“Pengurus Parpol telah mengirimkan penggunaan keuangan tersebut ke Bakesbangpolinmas. Ini malah diminta mengumpulkan lagi,” kata Mustofa. Pihaknya berpendapat jika audit BPK membuat terlambat tidak menjadi masalah. Sebab, sesuai prosedur yang memang harus dilakukan. Namun, jika telah selesai tidak segera cair harus dipertanyakan.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpolinmas Boyolali, Hasanudin mengatakan pihaknya telah mengirimkan laporan penggunaan Banpol ke Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. “Laporan keuangan itu dimaksudkan untuk diaudit. Namun, hingga kini hasilnya belum turun,” tandasnya.

rid