SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
Dana hibah Solo, Pemkot Solo pangkas Rp51 miliar untuk kemasyarakatan
Solopos.com, SOLO–Penyaluran dana hibah untuk kegiatan budaya atau kesenian masyarakat di Solo disetop. Akibatnya alokasi bantuan dana hibah untuk kemasyarakatan anjlok Rp51 miliar atau tinggal Rp23,9 miliar pada tahun anggaran 2015.
Pemkot membatasi penyaluran dana hibah hanya tiga kegiatan, yakni tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan. Hal ini menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kota Bengawan.
Dalam surat edaran tersebut, penyaluran dana hibah untuk tiga kegiatan, yakni dana hibah tempat ibadah, dana hibah untuk pendidikan seperti dana hibah TPA, sekolah minggu dan kegiatan keagamaan serta dana hibah untuk kesehatan masyarakat, yakni dana hibah Posyandu dan lanjut usia (lansia).
“Tahun ini kami banyak memangkas bantuan hibah, terutama hibah-hibah untuk kegiatan masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo Budi Yulistianto ketika dijumpai Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2015).
Data DPPKA, dana hibah kegiatan masyarakat pada APBD 2015 dialokasikan Rp23,9 miliar. Dibanding dana hibah masyarakat 2013 dan 2014 lalu, turun jauh. Pada 2013, Pemkot mengalokasikan dana hibah masyarakat hingga Rp97,6 miliar, serta 2014 Rp 74,9 miliar. Budi mengatakan pemangkasan sejumlah alokasi dana hibah kegiatan masyarakat ini terkait aturan baru penyaluran dana hibah.
Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), belanja hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Aturan ini pun, lanjutnya, masih ditambahi penjelasan teknis dari Pemerintah Provinsi Jateng yang menegaskan bahwa lembaga, organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi yang bisa menerima bantuan adalah lembaga yang sudah memiliki badan hukum selama tiga tahun. “Aturannya seperti itu yang harus kami patuhi,” kata Budi.
Kabag Kesra Setda Solo Siti Anggrahini Purwanti terus berupaya agar para penerima hibah segera
menyerahkan LPj kegiatan yang dulu diajukannya. Dia mengaku semakin selektif dalam penyaluran dana hibah ke masyarakat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyelewengan ataupun penerima dana hibah fiktif.