SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sukoharjo meminta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mengevaluasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah (Jamkesda) yang digelontorkan melalui Puskesmas menyusul keterserapan anggaran yang hanya 8% berdasarkan jumlah kunjungan pasien.
Mengacu kepada laporan akhir tahun DKK, hanya sebagian kecil anggaran Jamkesda pada 2009 lalu senilai Rp 600 juta yang dimanfaatkan. Pasalnya, dari target total pasien miskin sebanyak kurang lebih 38.000 orang dalam waktu satu tahun, tercatat hanya 306 orang pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan rawat inap atau hanya 8%-nya saja.
Sehingga, dari 10 Puskesmas yang memberikan fasilitas rawat inap, kunjungan rata-rata hanya sebanyak 30 orang pasien/tahun/Puskesmas atau hanya dua orang pasien/bulan/Puskesmas. Dengan kecilnya realisasi kunjungan pasien tersebut, anggaran yang tidak digunakan akhirnya dikembalikan lagi ke kas daerah sehingga menjadi sisa lebih anggaran tahun berikutnya (SILPA).
Ketua DKR Sukoharjo, Luqman Yudhi menjelaskan, pihaknya menyayangkan pemanfaatan anggaran Jamkesda yang jauh dari kata optimal. “Berbicara mengenai keterserapan anggaran, menurut saya angka delapan itu memprihatinkan sekali. Kalau yang tersisa 8% wajarlah. Tapi kalau yang dimanfaatkan hanya 8%, harus dipertanyakan programnya,” jelas dia ketika dijumpai Espos, Rabu (21/4).
Luqman menjelaskan, ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab keterserapan anggaran Jamkesda melalui Puskesmas kecil. Pertama, menurut dia, warga Sukoharjo jarang sakit alias selalu dalam kondisi sehat semua. “Kemungkinan pertama ini saya akui memang sulit terjadi. Kalau semua warga selalu sehat, itu artinya perilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagus sekali,” jelasnya.
aps