Solopos.com, SOLO–Untuk menjadi anggota DPRD Kota Solo membutuhkan modal atau biaya politik dari Rp500 juta hingga miliaran rupiah. Semakin banyak suara yang dibidik, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, saat berbicara dalam diskusi Publik bertema Legislator Muda Apa Modalmu? di Kulonuwun Kopi Solo, Kamis (6/7/2023) malam. Diskusi yang dihadiri para Bacaleg DPRD Solo itu digelar oleh Muda Visioner.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pantauan Solopos.com, diskusi juga diikuti Anggota DPRD Solo dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Antonius Yogo Prabowo. Diskusi membahas sejumlah hal, salah satu yang menarik pernyataan Ginda yang menyebut biaya politik menjadi Anggota DPRD Solo tergantung kepada siapa sosok calegnya.
“Kalau biaya politik saya sekitar Rp250 juta. Tapi kalau rata-rata yang lain ya di atas Rp500 juta. Ada juga yang sampai miliaran rupiah,” ujar dia saat diwawancara wartawan seusai diskusi. Biaya sebesar itu yang dikeluarkan untuk membiayai setiap kegiatan politik.
Ginda menilai biaya politik sebesar itu tergolong rendah. Sebab Solo merupakan kota kecil dengan jumlah pemilih tidak terlalu banyak. Apalagi Solo merupakan kota yang merupakan barometer politik nasional. Artinya prestis bisa menjadi legislator di Solo, tinggi.
Sedangkan Bambang Ary, selaku aktivis Muda Visioner, mengakui biaya politik masih menjadi bagian dari setiap pertarungan politik. Yang menjadi persoalan ketika biaya politik yang dikeluarkan seorang Bacaleg sudah melebihi atau over dari ambang batas kewajaran.
Walau pada akhirnya biaya politik itu bisa kembali ketika berhasil lolos menjadi anggota DPRD Solo, tapi dampaknya bisa tidak baik. “Kalau bicara balik modal atau tidak, ya balik modal. Karena begitu dilantik, SK-nya kan bisa langsung dimasukkan bank,” kata dia.
Bambang Ary menyarankan para Bacaleg muda bisa jeli dan cerdas dalam melihat peluang suara. Sebab masih ada sejumlah ceruk suara yang bisa mereka garap, tanpa harus mengeluarkan biaya politik yang besar. Dia mencontohkan forum pertemuan PKK.
“Itu kan pasar atau market. Seperti ini yang harus dimulai, tidak semuanya pakai biaya politik yang besar kan,” terang dia. Bambang Ary juga mengingatkan para Bacaleg baru tidak hanya berfokus kepada penggalangan suara atau pemenangan Pemilu 2024.
Yang utama justru bagaimana para Bacaleg itu bisa benar-benar siap ketika nanti lolos menjadi legislator di Karangasem. Jangan malah ketika sudah lolos, mereka gagap dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam lima tahun ke depan.
“Pahami tugas dan fungsi legislator. Ada berapa komisi di DPRD Solo, komisi apa saja dan membidangi apa saja. Kan lucu ketika ada Bacaleg yang belum tahu ada komisi apa saja di DPRD Solo, dan tidak tahu mau masuk komisi yang mana,” sentil dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
