DATA GAKIN: Desa Kebut Validasi Ulang Data Gakin

SUKOHARJO-Pemerintah desa dan kelurahan di Sukoharjo mengebut validasi dan uji publik data warga miskin (gakin), mulai Senin (18/6). Kegiatan itu untuk membedakan  sasaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Kepala Desa (Kades) Karangasem, Kecamatan Bulu, Bambang Minarno, menyebutkan untuk proses validasi pemerintah desa mendapat data gakin versi Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menyatakan data BPS digunakan sebagai acuan pelaksanaan jamkesmas dan data pemkab nantinya
untuk program jamkesda.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“Desa mendapat data gakin versi BPS dan versi pemkab. Data BPS memang tidak boleh diotak-atik, jadi validasi hanya terhadap data versi pemkab untuk menghindari data ganda dalam penyaluran jamkesmas dan program jamkesda,” ungkapnya kepada Solopos.com di Kantor Desa Karangasem, Bulu, Sukoharjo, Jumat (22/6/2012).

Bambang menjelaskan setelah adanya edaran pemerintah desa menyosialisasikan kepada perangkat desa dan RT/RW. Bahkan di tingkat RT, validasi warga gakin dilakukan dengan uji publik untuk menghindari kesalahan pendataan. Menurut dia, masih terdapat beberapa kekeliruan dalam data gakin versi pemkab.

“Contohnya warga meninggal masih tercantum. Selain itu kan ada gakin yang tidak jelas domisilinya. Seperti di Karangasem, terdaftar nama-nama gakin yang sebenarnya bukan warga Karangasem,” paparnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Celep, Kecamatan Nguter, Paidi, menyatakan hal serupa. Dia mengungkapkan terdapat nama-nama warga sudah meninggal tercantum di data gakin batu versi pemkab. Untuk proses validasi data tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi ke ketua RT dan kepala dusun (kadus).

“Waktunya mepet, karena itu harus dilakukan secara cepat. Sesuai edaran proses validasi sudah harus rampung dan dilaporkan ke pemkab per 29 Juni (2012),” sambungnya ketika dijumpai di Kantor Desa Celep.