SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, kecewa dengan kinerja Biro Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo. Ia menilai BPS Sukoharjo tak becus mendata warga Sukoharjo karena ada warga miskin yang seharusnya mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), namun luput untuk mendapatkan layanan tersebut.
Wardoyo juga meragukan kevalidan data dari BPS tersebut, karena banyak kuota warga yang mendapatkan layanan jamkesmas, tidak cocok dengan kondisi di lapangan.
“Warga yang sudah meninggal dunia dan alamatnya tidak ada justru terkaver dalam jamkesmas. Sedangkan warga miskin yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan malah tidak dapat. Ini kecerobohan fatal yang dilakukan oleh BPS Sukoharjo,” ujar Wardoyo saat ditemui wartawan, Jumat (1/2/2013).
Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini pemerintah daerah (pemda) Sukoharjo menerima data warga penerima jamkesmas dari BPS Sukoharjo. Dalam proses pendataan, pihaknya juga mengklaim tidak mengintervensi BPS Sukoharjo.
Wardoyo pun mempersilakan warga Sukoharjo untuk unjuk rasa dan menuntut BPS Sukoharjo untuk mendata dengan benar. Ia menilai dalam pendataan, petugas dari BPS tidak turun langsung ke lapangan dan mendatangi langsung ke rumah warga secara door to door, tapi BPS hanya menggunakan data yang sudah ada sebelumnya sehingga kevalidannya diragukan.
“Kalau kesalahannya sedikit, itu wajar dalam proses pendataan. Lha ini kesalahan datanya mencapai 9.000 an. PNS dan orang-orang yang kaya terdaftar mendapatkan jamkesmas, sedangkan orang miskin sing delek-delek loro parah malah ora entuk. Saya jamin 100 persen mereka tidak turun ke lapangan,” ujar Wardoyo.
Ia menuntut agar BPS bekerja secara profesional, sebab pendataan itu dibiayai dengan dana yang tidak sedikit oleh pemerintah pusat. Karena itu BPS harus mempertanggungjawabkan pendataan yang sudah dilakukan.
Kepala BPS Sukoharjo, Mukhayin, mengaku BPS memang tidak bisa menjamin data yang diperolehnya itu 100 persen valid, sebab yang didata banyak orang dan ada kemungkinan terjadi human error.
Soal data yang tidak cocok dengan kondisi di lapangan, sambung Mukhayin, pihaknya belum mengetahui hal tersebut secara rinci. Kendati demikian, pihaknya mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur.