SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Data kependudukan Kota Solo dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang nantinya dijadikan dasar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) disoal kalangan DPRD Kota Solo. Peningkatan jumlah data kependudukan di Dispendukcapil sebanyak 530.000 jiwa pada tahun ini dipertanyakan, karena berbeda dengan jumlah penduduk yang dijadikan acuan dalam penetapan kursi di DPRD Solo.
Ketua Sementara DPRD Solo, Honda Hendarto saat ditemui wartawan, Jumat (2/10), mengungkapkan, jumlah penduduk yang dijadikan patokan dalam penetapan kursi DPRD pasca-Pemilu legislatif tahun ini hanya sekitar 460.000-an jiwa.
Karena jumlah penduduk di Solo kurang dari 500.000 jiwa, sambungnya, maka berdasarkan aturan yang ada jumlah kursi di Dewan hanya sebanyak 40 kursi.
“Tetapi setelah mengetahui jumlah penduduk dari Dispendukcapil terakhir, ternyata sebanyak 530.000-an jiwa. Jika mengacu data itu maka jumlah kursi di Dewan bisa 45 kursi. Kami menjadi bertanya-tanya mengapa ada selisih jumlah penduduk sampai 70.000-an jiwa? Peningkatan jumlah penduduk itu terkesan tidak logis jika dibandingkan dengan data kependudukan saat penentuan kursi Dewan. Masak dalam rentan waktu beberapa bulan ada lonjakan penduduk sampai puluhan ribu jiwa?” tandas Honda.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Solo, Umar Hasyim mengungkapkan, pengalaman pada Pemilu tahun 1999 jumlah kursi di Dewan Solo sebanyak 45 kursi dan berkurang menjadi 40 kursi pada Pemilu 2004 dan 2009 ini.
Dia mengaku khawatir tentang adanya faktor kesengajaan tentang adanya pengurangan jumlah data kependudukan dalam penetapan kursi DPRD.
“Artinya jumlah penduduk yang berkurang itu berkorelasi terhadap pengurangan jumlah kursi. Dengan demikian hak masyarakat untuk menempatkan wakilnya di DPRD juga terkurangi. Masyarakatlah yang dirugikan atas data ini,” ujarnya.
trh