SOLOPOS.COM - Ketua DPR, Puan Maharani, menanam pohon kantil di Kebun Raya Indrokilo Boyolali, Minggu (3/12/2023). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, BOYOLALI – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan bakal mencermati dulu soal polemik berubahnya format debat calon presiden-calon wakil presiden atau capres-cawapres Pemilu 2024.
Sebagaimana informasi yang beredar, format debat capres-cawapres menuai polemik karena disebut-sebut meniadakan debat cawapres.
“Kami cermati dahulu, apakah kemudian itu seperti sekarang yang diberitakan. Karena memang saya akan meminta kepada timses dari capres-cawapres untuk bisa membicarakan hal itu kembali,” kata Puan saat ditemui wartawan di sela kunjungan di Kebun Raya Indrokilo Boyolali, Minggu (3/12/2023).
Puan mengatakan mengetahui visi dan misi calon pemimpin Indonesia menjadi hal penting. Tak hanya dari capres, visi dan misi dari masing-masing cawapres juga menjadi hal penting.
Puan mengatakan mengetahui visi dan misi calon pemimpin Indonesia menjadi hal penting. Tak hanya dari capres, visi dan misi dari masing-masing cawapres juga menjadi hal penting.
Lantaran hal itu, Puan mendorong agar KPU berembuk kembali dengan semua pasangan calon untuk menyamakan persepsi terkait format debat.
“Bagi kami menjadi hal penting untuk mengetahui visi dan misi bukan hanya dari capres, tetapi juga dari cawapres. Jadi ini sebaiknya dirembuk kembali bagaimana sebaiknya ke depan,” kata Puan.
“Sehingga masyarakat bisa melihat mana yang terbaik dan melihat visi dan misi dari capres dan cawapres,” jelasnya. Puan menegaskan dia tidak dalam kapasitas untuk mendesak ada atau tidaknya debat cawapres.
“Kami ikuti saja aturannya sebagaimana yang sudah disepakati antara KPU dan DPR dan hal-hal lain yang sudah dibicarakan sebelumnya, itu saja yang diikuti,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, format debat capres-cawapres menuai polemik karena disebut-sebut meniadakan debat cawapres. Komisioner KPU, Idham Holik, menegaskan tak pernah ada format baru terkait debat capres maupun debat cawapres.
Menurutnya, debat khusus capres dan cawapres merupakan regulasi yang diatur Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Dia menjelaskan dalam pedoman teknis yang dibuat KPU, yaitu Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, lembaga penyelenggara pemilu itu juga mengatur debat capres-cawapres dihadiri capres dan cawapres.
“Informasi [tidak ada debat cawapres] itu tidak tepat, bahkan bisa mengarah terhadap disinformasi,” ujarnya seperti dikutip Bisnis.com, Sabtu (2/12/2023).