SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Solopos.com)–Defisit APBD Pemkab Sragen berkurang dari angka Rp 70 miliar tinggal Rp 4,5 miliar. Angka tersebut terlihat dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan 2011 yang diajukan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, ke DPRD Sragen pada Rabu (21/9/2011) malam.
Agus Fatchur Rahman, saat dijumpai wartawan, Kamis (22/9/2011), di Auditorium RSPD Sragen, mengungkapkan defisit APBD Sragen tinggal Rp 4,5 miliar. Artinya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), kata dia, mampu menutup defisit senilai Rp 65,5 miliar. Angka tersebut, kata Bupati, berasal dari pemangkasan anggaran kegiatan di semua satuankerja perangkat daerah (SKPD) dan tambahan pendapatan dari retribusi dan pajak daerah.
“Angka Rp 65,5 miliar itu tidak semua berasal dari hasil pemangkasan atau efisiensi anggaran di SKPD. Hasil dari efisiensi anggaran SKPD paling hanya 25% (sekitar Rp 16,4 miliar-red). Selebihnya dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lainnya. Kalau tidak ada pengurangan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 280 juta dan bagi hasil pajak dari provinsi senilai Rp 3 miliar sekian, maka defisit APBD Sragen bisa 0%,” tegas Bupati.
Untuk menutup defisit yang hanya Rp 4,5 miliar itu, bagi Bupati, gampang. Dia mengandalkan penutupan defisit itu dari intensifikasi pendapatan daerah. Dari DPRD Sragen yang membahas anggaran itu pun, menurut dia, juga memiliki langkah alternatif untuk menutup defisit itu.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono, mengatakan para legislator anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD masih mempertanyakan kerugian Pemkab Sragen senilai Rp 11,2 miliar yang ada di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir. Menurut dia, Dewan tidak pernah dilibatkan dalam proses eksekusi pinjaman dengan jaminan deposito kas daerah (Kasda) itu.
(trh)
