SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyampaikan laporan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Klaten 2022 saat rapat paripurna di DPRD Klaten, Senin (22/5/2023). (Istimewa/Dokumentasi Diskominfo Klaten)
Solopos.com, KLATEN — DPRD Klaten mendorong Pemkab menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang saat ini Rp300 miliar menjadi Rp500 miliar. Hal itu karena postur APBD Klaten 2022 dinilai belum ideal lantaran PAD belum optimal.
DPRD menyampaikan hal itu merespons laporan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan nota keuangan pertanggungjawaban tersebut disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani, pada rapat paripurna, Senin (22/5/2023).
Atas laporan pertanggungjawaban tersebut, tujuh fraksi di DPRD menyetujui Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda melalui rapat paripurna pada Senin (29/5/2023). Namun, DPRD memberikan sejumlah catatan.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan salah satu catatan DPRD yakni postur APBD belum ideal karena pendapatan asli daerah atau PAD masih minim. APBD Klaten 2022 sekitar Rp2,6 triliun sementara PAD pada 2022 masih sekitar Rp300 miliar.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan salah satu catatan DPRD yakni postur APBD belum ideal karena pendapatan asli daerah atau PAD masih minim. APBD Klaten 2022 sekitar Rp2,6 triliun sementara PAD pada 2022 masih sekitar Rp300 miliar.
“Ke depan PAD harus ditingkatkan sehingga dalam rangka penggunaan APBD tidak tergantung dari DAU pusat,” kata Hamenang saat ditemui wartawan, beberapa waktu lalu.
Hamenang mendorong eksekutif menggenjot PAD melalui berbagai potensi pendapatan yang bisa diperoleh. Setidaknya, PAD Klaten bisa mencapai Rp500 miliar.
“Terkait perencanaan karena ternyata masih timbul banyak silpa sehingga perencanaan ke depan harus diperbaiki. Saran dan masukan ini harapan kami benar-benar dijalankan dari eksekutif sehingga APBD Klaten akan lebih baik dan ideal,” jelas dia.
Wakil Ketua DPRD Klaten, Haryanto, juga mengatakan pendapatan asli daerah Klaten pada 2022 belum seimbang dengan postur APBD yang mencapai hampir Rp2,6 triliun sementara PAD baru Rp300 miliar.
“Harapan kami dari DPRD bagaimana supaya PAD di Klaten bisa meningkat. Dengan PAD yang meningkat bisa untuk menyejahterakan masyarakat Klaten dengan lebih leluasa,” jelas dia.
Wakil Ketua DPRD, Triyono, berharap bupati bersama organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mencapai indikator-indikator kinerja perencanaan dan pelaksanaan APBD. Ada reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah (DID) jika indikator tercapai.
“Kalau Silpa sedikit, pasti DID banyak. Tetapi dari 2020, 2021, dan 2022 tren reward ini menurun. Maka saya mengharapkan OPD terkait supaya indikator tercapai, DID bisa tercapai banyak,” kata dia.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Klaten atas predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2022.
Mulyani juga menyampaikan terima kasih atas pandangan umum atau saran dan masukan yang diberikan kepada Pemkab salah satunya terkait peningkatan koordinasi antar OPD di Klaten.
“Semua saran dan masukan akan kami perhatikan dan tindaklanjuti. Untuk hal yang lebih teknis akan dijelaskan lebih lanjut oleh OPD terkait jika diperlukan.” ujarnya Sri Mulyani.