SOLOPOS.COM - Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Solo, Jumat (12/5/2017) sore. Mereka menolak usulan hak angket DPR yang dianggap melemahkan KPK. (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos)
Demo Solo, HMI Solo menolak hak angket terhadap KPK.
Solopos.com, SOLO — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo menggelar aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Kantor DPRD Solo, Jumat (12/5/2017) sore.
Mereka menolak adanya pelemahan terhadap KPK lewat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap KPK.
Koordinator lapangan, Muh arif oksya, mengatakan ada tiga hal yang dituntut dari aksi ini. Pertama, penolakan pembentukan Pansus hak angket DPRD terhadap KPK yang dianggap sebagai bentuk teror dan premanisme.
Kedua, lanjut dia, pentingnya mengawal kasus skandal korupsi e-KTP hingga tuntas. Ketiga, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang sangat memberatkan warga, terutama rakyat miskin.
“Kami menolak adanya pansus hak angket DPRD yang melemahkan KPK. Kami juga dukung penuh KPK untuk menuntaskan skandal megaproyek e-KTP,” ungkapnya, kepada wartawan.
Anggota FPKS, Asih Sunjoto, mengaku memahami apa yang dikeluhkan oleh mahasiswa ini.
“Kami akan teruskan aspirasi kalian akan keluhan-keluhan ini melalui wakil kami di sana,” jelas dia.
