SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SUKOHARJO — Juru bicara Aliansi Masyarakat Desa (AMD) Gentan, Bendosari, Sukoharjo, Bekti Susilo, menampik pernyataan Forum Solidaritas Peduli Pemerintahan Desa (FSPPD) Gentan yang menuduh Kepala Kebayanan III, Sudadi, menggelapkan PBB senilai Rp125 juta sejak lima tahun silam, serta menuduh petugas pengairan atau Ulu-ulu Desa Gentan, Sartono, memungut biaya pengairan lahan dan menilap bantuan penanaman jagung.
Menurut Bekti, didampingi Sartono dan Sudadi, di Balaidesa Gentan, apa yang didampaikan oleh FSPPD di media massa tidak benar.
“Itu bukan fakta sebenarnya tapi dipaksakan untuk jadi fakta hukum. Ini ada kaitannya dengan Pilkades lalu, karena mantan Kades Gentan tidak legawa dengan hasil Pilkades,” terang Bekti kepada wartawan, Rabu (9/1/2013).
Sudadi sendiri mengakui bahwa memang di Kebayanan III ada tunggakan pajak. Jumlahnya bukan Rp125 juta, melainkan sekitar Rp80 juta. Ia juga tidak memegang uang tunggakan itu, sebab tunggakan itu masih belum dibayar oleh wajib pajak.
Sementara itu, mengenai pungutan pengairan, Sartono mengatakan, ia hanya pengasuh Darmatirta Desa Gentan. Sedangkan pungutan itu dibuat oleh petani yang tergabung dalam Darmatirta.
“Bila petani tidak panen, dari Darmatirta juga tak memungut,” ungkapnya.
Selanjutnya, baik Sartono maupun Sudadi, menuntut pengurus FSPPD Gentan untuk meminta maaf di muka umum dan melalui media massa, sebab mereka sudah mencemarkan nama baik keduanya.
Sementara itu, Bekti menjelaskan, selama pemerintahan Sudadiyo, banyak hal yang ditutup-tutupi, seperti tidak adanya laporan pertanggugjawaban sejumlah program saat dia menjabat sebagai kades. Karena itu, ia meminta agar semua program pembangunan di Gentan diaudit ulang.
“Figur kades itu seharusnya menjadi panutan. Dia sendiri sudah menunggak PBB sekitar Rp2,6 juta,” paparnya.
Salah satu pengurus FSPPD Gentan, Ardi Surya, saat dihubungi ke nomor pribadinya tidak mengangkat telpon. Begitu pula dengan mantan Kades Gentan, Sudadiyo.