Densus 88 Gandeng Sejumlah OPD Solo Kawal Eks Napiter

SOLO—Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 Polri bakal meluncurkan Sistem Monitoring Deradikalisasi Terpadu (Simoderat). Kota Solo menjadi daerah pertama penerapan sistem penanganan eks narapidana kasus terorisme (napiter) itu.

Hal itu terungkap saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Strategi Membangun Sinergitas Stakeholder dalam Upaya Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Guna Peningkatan Ekonomi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme (Eks Napiter) di Wilayah Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, digelar di ruang Adwaya, Hotel Adiwangsa, Solo, Sabtu (29/10/2022). “Menurut rencana November, pertengahan. Setelah Kepala Densus 88 meneken SK-nya,” kata Pejabat Sementara Kanit Kontraintelijen Bidang Intelijen Densus 88 Polri, Kompol Parwoto kepada wartawan seusai acara.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Dia mengakui banyak program deradikalisasi mandek selama ini. Untuk itu, Parwoto mengaku berupaya menginisiasi proyek perubahan melalui Simoderat. “Kami hadirkan pembicara dari marketplace juga di sini. Beda Simoderat dengan program yang sudah ada lebih ke asesmen sejak awal. Disesuaikan dengan passion-nya. Jadi program pemberdayaan ekonomi eks napiter agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Pantauan Solopos.com, ada sejumlah stakeholders yang hadir. Mereka antara lain dari empat stakeholders terkait bidang UMKM dan Balai Permasyarakatan (Bapas).

Baca Juga: Perempuan dalam Pusaran Terorisme

Tumpang tindih program deradikalisasi, ketidakakuratan program pemberdayaan ekonomi eks napiter, serta efektivitas program selama ini, diulas dan mendapat kritik pada diskusi itu. Selain itu, ada sejumlah masukan untuk memaksimalkan program deradikalisasi.

Keynote speaker pada FGD itu, Kombes Pol. Kurnia Wijaya, menyebut terdapat 1.500 eks napiter di Tanah Air. Sebanyak 231 di antaranya berasal dari Jawa Tengah (Jateng) dan 132 di antaranya dari Soloraya. “Sebanyak 75% ekonomi lemah, ada empat ekonomi menengah ke atas dan 32 orang pas-pasan,” katanya.

Eks napiter, kata Kurnia, perlu aktivitas dan dirangkul setelah menjalani vonis peradilan. Ada banyak bidang pemberdayaan yang disebutnya bisa dijadikan alat mengakomodasi mereka agar mandiri secara ekonomi. “Targetnya taraf perekonomian meningkat bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak berpaling atau kembali ikut kelompok [radikal] lagi,” kata dia.

Direktur Amir Mahmud Center, Amir Mahmud, menyampaikan kekhawatirannya program pemberdayaan eks napiter tumpang tindih dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. “Saya khawatir akan bias dan tumpang tindih. Tidak sedikit eks napiter yang punya jiwa meminta-minta karena tak ada life skill, kontrol. Saya juga melihat eks napiter belum menujukkan diri sebagai agen perubahan pada masyarakat. Saya mohon ke depan temuan lapangan ini diselesaikan,” ujarnya di depan peserta FGD.

Baca Juga: Ucap Ikrar, 122 Napi Terorisme Berjanji Setia kepada NKRI

Lulusan Akademi Militer Afganistan itu sepakat program pemberdayaan ekonomi eks napiter dilakukan secara terpadu dan terus dikawal dengan monitoring. “Ya saya setuju dalam proyek perubahan Simoderat ini sebab ada asesmen dan kontrolnya,” kata dia kepada Solopos.com seusai acara.

Kombes Pol. Didik Novi Ramhanto yang hadir secara daring dalam diskusi itu juga mengingatkan program pemberdayaan eks napiter berisiko memicu kesenjangan sosial. Sebab, tak hanya warga eks napiter yang perlu diberdayakan secara ekonomi.

Kepala Kesbangpol Jateng, Haerudin, mengatakan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial harus dilakukan bersama-sama termasuk menggandeng masyarakat di sekitar eks napiter tinggal. “Betul karena memang dibutuhkan. Banyak saudara kita yang perlu dibantu. Untuk itu, kami juga melalui Peraturan Gubernur yang sebentar lagi disahkan juga akan bergerak bersama,” kata Haerudin kepada Solopos,com seusai acara.

Baca Juga: Diresmikan Ganjar Pranowo di Solo, Koperasi Ini Beranggotakan Istri Eks Napiter

Sementara itu, Manajer Blibli Wilayah Semarang, Samsul Arif, mendorong pelaku perdagangan produk domestik terjun ke pasar online sebab populasinya kalah jauh dengan populasi pembeli. Arif juga berbagi pengalaman pendampingan produk sebagai inspirasi pemberdayaan eks napiter pada forum diskusi itu.

Untuk diketahui, asesmen pada Simoderat menggandeng praktisi mulai dari psikolgi hingga marketing usaha mikro. Penanganan eks napiter secara terpadu dilakukan dengan menggandeng otoritas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Solo nantinya. Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah tengah menyiapkan tim untuk mengawal program tersebut.