SOLOPOS.COM - ilustrasi bantuan keuangan. (dok)
Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng mengalokasikan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pemerintah desa di Kabupaten Karanganyar sekitar Rp82,7 miliar tahun ini. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar meminta pemerintah desa segera menyelesaikan pembuatan proposal pencairan dana tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto, mengatakan nilai Bankeu Pemprov tahun ini naik jauh dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini Karanganyar mendapat sekitar Rp82,7 miliar. Ini dua kali lipat lebih dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp34,8 miliar,” ujarnya, Rabu (24/2/2022).
Bankeu akan dialokasikan untuk berbagai bidang pembangunan sesuai usulan desa masing-masing dengan jumlah 572 paket. Sebagian besar usulan masyarakat ini untuk pembangunan fisik seperti jalan, talut, selokan, renovasi gedung pelayanan masyarakat di kantor desa, dan sebagainya.
Baca juga: Ada 52 jabatan Perangkat Desa di Karanganyar Kosong, Kapan Diisi?
“Hampir 90 persen untuk pekerjaan fisik meskipun sebenarnya masyarakat bisa mengusulkan untuk yang lain seperti seni budaya. Ada yang mengajukan pengadaan gamelan atau sarana kesenian yang lain. Ini boleh, tapi sedikit yang mengajukan,” imbuhnya.
Sementara itu, pihaknya mendesak pemerintah desa agar segera menyelesaikan proposal pencairan bantuan tersebut. Menurutnya, Dispermasdes Pemprov Jateng menargetkan proposal selesai akhir Maret.
“Kami beberapa waktu lalu mengikuti rapat koordinasi dengan Dispermasdes Provinsi bersama Dispermasdes daerah lain. Yang dibahas antara lain percepatan penyelesaian proposal. Akhir Maret harus selesai. Untuk Karanganyar kami minta pertengahan Maret sudah harus selesai sehingga masih ada waktu untuk revisi, jika ada,” ujarnya.
Sementara itu, dari 572 paket di Karanganyar ini baru sekitar 200 paket yang selesai proposalnya dan dikirimkan ke Pemprov. Sehingga masih ada sekitar 300 paket lainnya yang belum selesai.
Baca juga: Wow! Desa di Jateng Digelontor Rp1,6 Triliun, Tempatmu Juga?
Oleh sebab itu, pihaknya sudah menugaskan jajarannya untuk turun ke desa memantau dan mendampingi percepatan penyusunan proposal pencairan tersebut.
“Untuk Karanganyar baru sekitar 200 yang masuk ke Provinsi. Sisanya kita kejar untuk segera mengajukan. Kami pacu desk kami untuk turun ke desa membantu menyelesaikan proposal. Gercep lah [gerak cepat] supaya pertengahan Maret klir,” tegasnya.